BLITAR KAWENTAR – Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2026 Kota Blitar tidak banyak memberikan ruang bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar untuk menambah program baru. Anggaran perubahan justru lebih diarahkan untuk menutup sejumlah kebutuhan operasional yang mengalami kekurangan setelah terjadi pemangkasan anggaran daerah.
Kondisi tersebut membuat PAK 2026 Kota Blitar lebih banyak difokuskan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Sejumlah kebutuhan penting harus kembali dihitung dan disesuaikan agar tidak mengganggu operasional pemerintah maupun layanan publik.
Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin mengatakan, salah satu kebutuhan yang mengalami kekurangan cukup besar adalah pembiayaan universal health coverage (UHC). Dalam PAK 2026 Kota Blitar, kebutuhan anggaran untuk program tersebut masih kurang sekitar Rp 3 miliar.
Baca Juga: Menelusuri Istana Gebang, Rumah Bersejarah yang Menyimpan Jejak Kehidupan Bung Karno
Selain pembiayaan UHC, kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) juga menjadi perhatian. Kekurangan anggaran BBM terjadi pada pelayanan sekolah dan armada pengangkut sampah yang setiap hari membutuhkan dukungan operasional.
Menurut Syauqul, kendaraan pelat merah tidak dapat menggunakan BBM bersubsidi. Kondisi tersebut membuat biaya operasional kendaraan pemerintah menjadi lebih besar. Karena itu, kebutuhan BBM harus kembali diperhitungkan dalam penyusunan anggaran perubahan.
“Di PAK ini sebenarnya banyak anggaran kita yang minus. UHC kurang sekitar Rp 3 miliar, kemudian BBM pelayanan sekolah dan angkutan sampah juga berkurang,” terang Syauqul.
Baca Juga: Biografi Soekarno, Kisah Putra Fajar yang Menjadi Simbol Perlawanan Indonesia
Kekurangan anggaran tersebut tidak terlepas dari kondisi fiskal daerah setelah terjadi pemotongan anggaran sekitar Rp 129 miliar. Pemangkasan itu berdampak terhadap sejumlah program yang sebelumnya telah dirasakan masyarakat.
Pemkot Blitar kemudian melakukan penyesuaian terhadap beberapa program untuk menekan beban anggaran. Salah satunya program bingkisan dengan nilai sekitar Rp 2 miliar. Selain itu, anggaran RT Keren juga mengalami pemangkasan hingga sekitar Rp 16 miliar.
Bantuan rastrada turut mengalami pengurangan. Namun, langkah efisiensi melalui sejumlah program tersebut belum mampu sepenuhnya menutup dampak pemangkasan anggaran daerah.
Syauqul menjelaskan, total pemotongan anggaran mencapai sekitar Rp 129 miliar. Sementara itu, pengurangan dari berbagai program baru berada di kisaran Rp 22 miliar hingga Rp 24 miliar.
Kondisi tersebut membuat Pemkot Blitar harus mencari ruang efisiensi lain. Salah satu pos yang kemudian disesuaikan adalah tambahan penghasilan pegawai (TPP).
“Kalau potongan kita Rp 129 miliar, sementara dari program-program yang dipotong baru sekitar Rp 22 miliar sampai Rp 24 miliar. Makanya kemudian TPP juga harus dikurangi,” katanya.
Dari efisiensi TPP tersebut, pemerintah daerah memperoleh penghematan sekitar Rp 60 miliar. Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Blitar menyesuaikan kemampuan fiskal dengan kebutuhan anggaran yang harus tetap dipenuhi.
Baca Juga: Biografi Soekarno, Dari Pahlawan Kemerdekaan hingga Pemimpin yang Penuh Kontroversi
Meski begitu, kondisi keuangan daerah masih menjadi tantangan. Pemerintah kota harus memastikan anggaran yang tersedia dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan prioritas, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat.
Syauqul mengakui kondisi fiskal daerah saat ini masih menjadi tantangan berat. Karena itu, Pemkot Blitar tidak hanya mengandalkan penyesuaian anggaran melalui PAK 2026 Kota Blitar.
Pemerintah daerah juga berupaya mencari sumber dukungan lain melalui Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun pemerintah pusat. Berbagai komunikasi dan pengajuan bantuan terus dilakukan untuk mencari peluang tambahan dukungan anggaran.
“Kami terus berusaha meminta bantuan ke provinsi dan pusat. Surat-menyurat dan lobi terus kami lakukan. Semua peluang tetap kami jajaki,” pungkasnya. (bud/c1/ady)
Editor : Azahra Meilisani Salma