BLITAR KAWENTAR - Polemik KONI kota tampaknya masih belum berujung. Bahkan kemarin (7/9), Wakil Wali (Wawali) Kota Blitar Elim Tyu Samba ikut turun dalam aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Blitar.
Elim, sapaannya, juga diketahui menjabat Plt Ketua KONI Kota Blitar. Dia bersama puluhan atlet, pelatih, wali atlet, dan pengurus cabang olahraga, menuntut pemerintah daerah mengembalikan kantor sekretariat KONI serta mencairkan anggaran hibah yang tertahan.
Aksi ini merupakan buntut dari sengketa berkepanjangan antara KONI dan Pemerintah Kota Blitar, yang menurut Elim tak kunjung menemukan titik terang meski sudah ditempuh sejumlah jalur komunikasi resmi.
Baca Juga: Cara Update Desil di Cek Bansos Jika Data Tak Sesuai, Ini yang Perlu Disiapkan
“Kami selaku Plt Ketua KONI Blitar hari ini menyuarakan aspirasi para atlet. Yang hadir semuanya insan olahraga, mulai dari atlet, wali atlet, pelatih, dan juga pengurus-pengurus KONI,” jelasnya, Selasa (8/9/2026).
Dia menyebut telah tiga kali mengajukan permohonan audiensi kepada Wali Kota Blitar, tetapi tak kunjung mendapat respons hingga akhirnya persoalan ini dibawa ke forum hearing bersama DPRD Kota Blitar.
“Kami sudah mengirim tiga kali permohonan audiensi, namun tidak ada jawaban sampai dengan ada hearing bersama dewan,” terangnya.
Baca Juga: Desil Bansos Bisa Dicek Lewat Google Chrome, Cukup Masukkan NIK dan Kode Captcha
Bahkan, menurut dia, DPRD Kota Blitar disebut telah mengeluarkan rekomendasi kepada Pemkot Blitar pasca-hearing tersebut. Namun hingga aksi digelar, KONI mengaku belum menerima kepastian apa pun dari eksekutif.
Elim menegaskan sudah memenuhi seluruh syarat administratif yang diminta pemerintah, termasuk melampirkan SK Plt Ketua KONI dari tingkat provinsi. Meski begitu, kantor sekretariat dan anggaran hibah tetap tak kunjung diserahkan.
“Pada waktu hearing, mereka menyampaikan kita butuh SK PLT dari provinsi. Lalu sudah turun. Semuanya sudah sesuai. Namun, kantor sekretariatan juga belum dikembalikan kepada kami. Dan juga anggaran juga belum turun kepada kami,” tegasnya.
Ketidakjelasan ini, kata Elim, berpotensi mengganggu persiapan KONI Kota Blitar menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) yang dijadwalkan berlangsung pertengahan tahun depan.
Baca Juga: Update Data Desil Tak Sesuai Kondisi Keluarga? Ini Dokumen dan Cara Mengajukannya
“Kami juga mempersiapkan untuk Porprov yang nanti tengah tahun depan sudah dilaksanakan. Kami hanya kasihan kepada atlet-atlet dan insan olahraga,” katanya.
Elim juga mempertanyakan dasar hukum yang digunakan pemerintah untuk beralasan status Plt tidak berwenang menandatangani atau memproses pencairan anggaran KONI.
Dia mengklaim telah berkoordinasi dengan KONI Pusat dan Kementerian Pemuda dan Olahraga terkait persoalan ini, tetapi tidak menemukan dasar argumentasi yang jelas dari Pemkot Blitar.
Baca Juga: Update Data Desil Tak Sesuai Kondisi Keluarga? Ini Dokumen dan Cara Mengajukannya
“Tidak ada alasan yang jelas. Kalau ada alasan yang jelas kami rasa kita tidak perlu turun ke jalan,” bebernya.
Di sela aksi, KONI, DPRD, dan Pemkot Blitar menandatangani nota kesepakatan yang salah satu poinnya meminta pemerintah segera mencairkan anggaran serta mengembalikan kantor sekretariat KONI. Nota tersebut diteken oleh Elim selaku Plt Ketua Umum KONI, Ketua DPRD Kota Blitar Sahrul, dan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Blitar mewakili pemerintah.
“Kita sudah berusaha dengan maksimal. Harapannya dari nota kesepakatan tersebut pemerintah daerah tidak ingkar janji,” tegas Elim.
Baca Juga: Sanggah Data Desil 9 atau 10, Begini Cara Ajukan Perubahan Lewat HP
KONI memberi tenggat waktu hingga hari yang sama untuk mendapat kepastian dari Pemkot Blitar.
Jika tuntutan tidak dipenuhi, Elim menyatakan akan kembali berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan sembari tetap menempuh langkah sesuai koridor hukum. “Kami akan tertib hukum,” pungkasnya. (bud/c1/ady)
Editor : M. Subchan Abdullah