BLITAR – Kementerian ATR/BPN mendapat dukungan penuh dari Komisi II DPR RI terkait kenaikan pagu anggaran tahun 2026. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Senin (15/9/2025).
“Atas nama Kementerian ATR/BPN dan mewakili Bapak Menteri, kami menyampaikan apresiasi serta terima kasih atas dukungan Bapak Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi II terhadap kenaikan anggaran. Harapan kami, peningkatan ini bisa memberi manfaat langsung kepada masyarakat,” ujar Wamen Ossy.
Menurutnya, sekitar 80 persen tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Oleh sebab itu, tambahan anggaran tahun depan akan diarahkan pada dua prioritas utama, yakni penyederhanaan sistem layanan dan penguatan sumber daya manusia (SDM).
Perbaikan Layanan Jadi Prioritas
Ossy menjelaskan, fokus pertama yang akan dijalankan adalah perbaikan business process di tingkat pusat maupun daerah. Kementerian ATR/BPN saat ini memiliki 527 satuan kerja (Satker) di seluruh Indonesia. Dengan jumlah tersebut, dibutuhkan sistem pelayanan yang tidak hanya cepat, tetapi juga akurat.
“Produk yang dihasilkan Kementerian ATR/BPN bersifat hukum, sehingga kecepatan tidak boleh mengurangi ketelitian. Masyarakat berhak mendapat layanan yang mudah, efisien, sekaligus berkualitas,” tegasnya.
Ia menambahkan, penyederhanaan sistem akan mempercepat berbagai layanan pertanahan, mulai dari pendaftaran tanah, penerbitan sertipikat, hingga layanan pertanahan berbasis elektronik yang kini tengah dikembangkan.
Rotasi Pegawai untuk Tingkatkan Kualitas
Selain aspek layanan, prioritas kedua Kementerian ATR/BPN adalah peningkatan kualitas SDM. Wamen Ossy menekankan pentingnya rotasi penugasan pegawai atau yang dikenal dengan tour of duty dan tour of area.
“Kami ingin setiap pegawai mendapatkan pengalaman kerja yang beragam di berbagai daerah. Jangan sampai terjebak di zona nyaman, karena tantangan di lapangan berbeda-beda. Dengan rotasi, kualitas pelayanan bisa meningkat secara menyeluruh,” ujarnya.
Kebijakan rotasi ini, menurutnya, juga menjadi bagian dari strategi pemerataan pelayanan publik. Dengan pengalaman dinas yang variatif, pegawai Kementerian ATR/BPN diharapkan mampu memberikan solusi lebih tepat atas berbagai permasalahan pertanahan yang muncul di masyarakat.
Baca Juga: Ketika Ekonomi Tertekan, Pinjaman Online Jadi Pilihan Berisiko
Harapan Dampak Nyata ke Masyarakat
Kenaikan anggaran 2026 ini diharapkan bisa memberikan dampak nyata. Dengan layanan yang lebih sederhana dan SDM yang lebih mumpuni, Kementerian ATR/BPN berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Langkah ini sekaligus menjadi bentuk sinergi antara pemerintah dan DPR dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Dukungan Komisi II DPR RI dinilai sebagai bukti bahwa urusan pertanahan memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional.
RDP yang berlangsung di Gedung Nusantara tersebut berjalan lancar dengan suasana penuh apresiasi. Wamen Ossy memastikan bahwa tambahan anggaran tidak hanya akan meningkatkan kinerja internal, tetapi juga memberi manfaat langsung bagi masyarakat luas.
Editor : Anggi Septian A.P.