BLITAR – Isu mengenai rapel kenaikan gaji pensiunan PNS 2025 kembali membuat geger para purna aparatur negara setelah beredar kabar bahwa pembayaran rapelan akan cair pada awal Desember tahun ini. Informasi tersebut ramai dibahas di media sosial hingga grup percakapan keluarga ASN. Namun, PT Taspen (Persero) memberikan penegasan resmi bahwa kabar tersebut tidak benar dan tidak bersumber dari kanal resmi pemerintah.
Dalam klarifikasinya, Taspen menyebut bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan baru terkait kenaikan gaji pensiunan maupun rapel yang diklaim akan dibayarkan menjelang akhir tahun. Seluruh proses pembayaran hak pensiun masih berpedoman pada regulasi yang berlaku, yakni PP Nomor 8 Tahun 2024 yang menjadi dasar penetapan besaran pensiun pada 2025. Penegasan ini sekaligus meluruskan kesimpangsiuran informasi yang telah menimbulkan keresahan di kalangan pensiunan PNS.
Taspen Tegaskan Belum Ada Kebijakan Baru
Menurut penjelasan resmi, Taspen memastikan bahwa tidak ada keputusan pemerintah terkait penyesuaian besaran pensiun, kenaikan gaji pensiunan, maupun pembayaran rapelan. Dengan demikian, informasi yang menyebut pencairan rapel paling lambat awal Desember 2025 tidak memiliki dasar regulasi.
Taspen menambahkan bahwa semua kebijakan mengenai kenaikan atau perubahan besaran pensiun hanya dapat diterbitkan melalui peraturan resmi pemerintah. Selama tidak ada aturan baru, pembayaran pensiun tetap menggunakan ketentuan lama tanpa perubahan nominal.
Mengapa Isu Ini Bisa Muncul?
Kabar mengenai rapel kenaikan gaji pensiunan PNS 2025 disebut muncul setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 yang mengatur kenaikan gaji pokok bagi ASN aktif. Banyak masyarakat lalu mengira bahwa kenaikan tersebut otomatis berdampak pada pensiunan.
Padahal, Taspen menegaskan bahwa kenaikan gaji ASN aktif tidak otomatis berlaku bagi pensiunan. Penerapannya harus memiliki aturan turunan yang secara eksplisit mengatur perubahan besaran pensiun. Hingga saat ini, pemerintah belum menerbitkan regulasi tersebut.
Kesalahpahaman inilah yang memicu beredarnya rumor pencairan rapelan. Banyak unggahan media sosial kemudian memelintir informasi hingga tampak seolah-olah pemerintah telah menetapkan kebijakan baru, padahal faktanya tidak demikian.
Peringatan Taspen untuk Pensiunan
Akibat banyaknya kabar yang tidak akurat, Taspen mengimbau seluruh pensiunan PNS untuk lebih berhati-hati dalam menerima informasi. Beragam pesan berantai dan unggahan di media sosial berpotensi memicu kesalahan persepsi dan bahkan penipuan.
Taspen meminta masyarakat untuk mengakses informasi hanya melalui kanal resmi, seperti situs web Taspen, akun media sosial terverifikasi, atau menghubungi Call Center 1500-919. Seluruh informasi resmi terkait hak pensiun, pembayaran, dan kebijakan baru akan selalu disampaikan secara terbuka melalui kanal tersebut.
Pada kesempatan yang sama, Taspen juga mengingatkan bahwa instansi ini selalu berpegang pada prinsip pelayanan 5T: Tepat Administrasi, Tepat Orang, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, dan Tepat Tempat. Dengan prinsip tersebut, Taspen memastikan bahwa pembayaran pensiun tidak akan dilakukan tanpa dasar regulasi yang jelas.
Hingga Kini Belum Ada Kepastian Perubahan Pensiun
Dalam klarifikasi terbaru, Taspen kembali menegaskan bahwa hingga surat hak jawab diterbitkan, pemerintah belum mengesahkan keputusan apa pun mengenai penetapan, penyesuaian, maupun kenaikan pensiun pokok bagi PNS, purnawirawan TNI/Polri, penerima tunjangan kehormatan, maupun janda/dudanya.
Jika suatu saat ada perubahan kebijakan, Taspen menjamin bahwa informasi resmi akan diumumkan secara terbuka dan mudah diakses oleh seluruh pensiunan. Taspen meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya pada bocoran, rumor, atau prediksi yang tidak memiliki dasar hukum.
Taspen juga mengingatkan agar media, termasuk Redaksi Blitar Kawentar, selalu memverifikasi informasi agar tidak ikut menyebarkan kabar yang dapat memicu mispersepsi publik.
Sebagai penutup, para pensiunan diimbau untuk menunggu pengumuman resmi pemerintah terkait perubahan hak pensiun. Selama belum ada aturan baru, pembayaran pensiun tetap mengikuti regulasi yang berlaku pada 2025.
Editor : Findika Pratama