BLITAR KAWENTAR – Video YouTube yang mengklaim selisih kenaikan gaji dan rapel pensiunan PNS sudah resmi dicairkan kembali viral dan ramai dibagikan di grup percakapan pensiunan. Video tersebut menyebutkan bahwa dana rapel telah masuk ke rekening tanpa pengumuman resmi, serta mengajak pensiunan ASN, TNI, dan Polri segera mengecek saldo masing-masing.
Dalam narasinya, video itu menegaskan bahwa rapel pensiun bukan lagi wacana, melainkan keputusan yang sedang direalisasikan. Bahkan diklaim seluruh pensiunan, termasuk janda, duda, dan ahli waris, berhak menerima dana rapel secara otomatis melalui rekening pensiun. Klaim ini sontak memicu harapan besar di kalangan pensiunan, sekaligus menimbulkan kebingungan karena tidak disertai rujukan regulasi resmi.
Klarifikasi TASPEN: Belum Ada Keputusan Pemerintah
Menanggapi isu rapel pensiunan PNS 2026 yang kembali mencuat, PT TASPEN (Persero) menegaskan bahwa hingga kini belum ada keputusan resmi pemerintah terkait kenaikan pensiun maupun pembayaran rapelan. Penegasan tersebut merujuk pada pernyataan resmi TASPEN yang masih berlaku, bahwa seluruh kebijakan pensiun hanya dapat dijalankan jika sudah ditetapkan melalui peraturan pemerintah.
TASPEN menjelaskan, pembayaran pensiun saat ini masih sepenuhnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Selama belum ada regulasi baru yang mengatur penyesuaian atau kenaikan pensiun, maka tidak ada dasar hukum untuk membayarkan rapelan sebagaimana yang diklaim dalam video viral.
Tidak Ada Instruksi Rapel, Klaim Dipastikan Tidak Benar
Terkait klaim bahwa rapel telah dicairkan diam-diam ke rekening pensiunan, TASPEN memastikan informasi tersebut tidak benar. Hingga saat ini, perusahaan belum menerima instruksi resmi apa pun dari pemerintah mengenai pembayaran rapel pensiun. Tanpa dasar hukum, TASPEN tidak memiliki kewenangan untuk menyalurkan dana tambahan karena berisiko melanggar aturan.
TASPEN juga menegaskan bahwa jika suatu saat rapel diberlakukan, besarannya tidak akan seragam. Nominal rapel akan bergantung pada golongan, masa kerja, gaji pokok terakhir, serta ketentuan lain yang diatur pemerintah. Oleh karena itu, klaim bahwa semua pensiunan pasti menerima rapel dalam jumlah tertentu dinilai menyesatkan.
Otentikasi Bukan Penentu Ada Tidaknya Rapel
Dalam klarifikasinya, TASPEN menjelaskan bahwa otentikasi berkala memang wajib dilakukan untuk kelancaran pembayaran pensiun rutin. Namun, otentikasi tidak berkaitan dengan ada atau tidaknya rapel. Kewajiban ini semata untuk memastikan penerima manfaat masih berhak menerima pembayaran bulanan.
Masyarakat diimbau tidak mudah percaya pada informasi viral yang tidak menyebutkan nomor peraturan, tanggal penetapan, dan sumber resmi. Informasi valid hanya dapat diperoleh melalui Call Center TASPEN 1500 919, media sosial resmi TASPEN, atau situs www.taspen.co.id
. Hingga ada pengumuman resmi pemerintah, isu rapel pensiunan PNS 2026 dipastikan belum memiliki dasar hukum.