BLITAR – Media sosial baru-baru ini dihebohkan dengan potongan video YouTube yang menyoroti alokasi anggaran instansi vertikal di Jawa Timur untuk tahun 2026. Dalam narasi yang beredar secara viral tersebut, muncul spekulasi mengenai efektivitas penggunaan dana negara dan transparansi perencanaan anggaran di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur. Isu ini dengan cepat menarik perhatian netizen yang menuntut kejelasan terkait pemanfaatan anggaran BPN Jatim 2026 agar tepat sasaran bagi pelayanan publik.
Merespons dinamika tersebut, Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur bergerak cepat dengan memberikan klarifikasi melalui langkah konkret di lapangan. Alih-alih hanya memberikan pernyataan tertulis, BPN Jatim justru mengundang seluruh lini strategis untuk melakukan pengawasan ketat sejak dini. Hal ini dibuktikan melalui rapat koordinasi khusus terkait Bedah Anggaran DIPA Tahun 2026 yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kanwil BPN Jatim, Selasa (20/01).
Fokus pada Pengendalian Mutu dan Akuntabilitas
Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil BPN Jatim, Yetty Nurbuati Krystianti, secara langsung memimpin jalannya bedah anggaran tersebut untuk memastikan anggaran BPN Jatim 2026 bersih dari maladminstrasi. Yetty menegaskan bahwa setiap rupiah yang direncanakan harus memiliki bobot substansi yang tinggi dan dampak nyata bagi masyarakat. Menurutnya, bedah DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) adalah instrumen krusial dalam pengendalian mutu kerja organisasi.
"Timeline kegiatan yang kita susun hari ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari akuntabilitas perencanaan. Hal ini akan menjadi dasar utama dalam evaluasi pelaksanaan, serta menjadi rujukan bagi aparat pengawasan internal maupun pemeriksa eksternal," tegas Yetty dalam sambutannya di hadapan para pejabat struktural.
Memastikan Target Strategis Nasional Tercapai
Senada dengan hal tersebut, Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan, Arief Wibowo, menjelaskan bahwa forum ini bertujuan menyelaraskan perencanaan dengan target strategis nasional. BPN Jatim berkomitmen agar tidak ada lagi keraguan administratif saat tahun anggaran berjalan. Pihaknya berupaya keras agar kebutuhan pelayanan pertanahan di Jawa Timur tetap menjadi prioritas utama dalam postur anggaran BPN Jatim 2026.
Di sisi lain, Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara, Syarivah Eviana, menambahkan bahwa penelaahan secara detail dan kritis dilakukan untuk menjamin kelancaran penyerapan anggaran hingga akhir tahun. Melalui kegiatan ini, Kanwil BPN Jatim menghasilkan komitmen tertulis dan berita acara Bedah DIPA sebagai jaminan transparansi kepada publik. Langkah ini sekaligus mematahkan isu viral yang berkembang dan mengukuhkan komitmen BPN Jatim dalam menjaga amanah anggaran negara secara profesional.(*)
Editor : Rendra Febrian Permana