BLITAR KAWENTAR - Sejarah Nahdlatul Ulama tidak hanya mencatat perjalanan sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. NU juga pernah terjun langsung ke politik praktis, berpisah dari Masyumi, mengikuti pemilu, bergabung dengan PPP, hingga akhirnya memutuskan kembali tidak mengikuti politik praktis.
Perjalanan politik NU dimulai pada 1952. Pada tahun tersebut, NU untuk pertama kalinya terjun ke politik praktis dan melepaskan diri dari Partai Masyumi.
Pada tahun yang sama, NU juga untuk pertama kalinya mengikuti pemilihan umum. Hasil yang diperoleh disebut cukup memuaskan. Dalam pemilu tersebut, NU mendapatkan 45 kursi DPR dan 91 kursi Konstituante.
Baca Juga: Muktamar NU di Jombang Memanas, Suhu Diprediksi Tembus 33 Derajat
Keterlibatan NU dalam politik kemudian berlanjut pada masa Demokrasi Terpimpin. Ketika itu, NU disebut menjadi salah satu partai yang mendukung Presiden Soekarno.
Bergabung dengan PPP
Perjalanan politik NU kembali berubah pada 5 Januari 1973. Pada tanggal tersebut, NU menyatakan bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan atau PPP.
Keputusan tersebut berkaitan dengan desakan penguasa Orde Baru ketika itu. Salah satu latar belakangnya adalah adanya syarat bagi partai politik untuk mengikuti pemilu pada 1977 dan 1982.
Baca Juga: Lirik Syi'iran Muktamar Ke-35 NU 2026 Nurin Nabila, Sarat Doa untuk Indonesia
Dengan bergabung ke PPP, perjalanan politik NU memasuki babak baru. Namun, keterlibatan tersebut tidak berlangsung selamanya.
Setelah menggelar Muktamar di Situbondo, NU sepakat untuk tidak lagi mengikuti politik praktis. Keputusan tersebut sekaligus membawa NU kembali kepada peran awal sebagai organisasi kemasyarakatan Islam.
Keputusan itu menjadi salah satu titik penting dalam sejarah NU karena menandai perubahan posisi organisasi dalam kehidupan politik nasional.
Memasuki Era Reformasi
Setelah masa Reformasi 1998, peta politik Indonesia kembali berubah. Partai-partai politik baru bermunculan, termasuk partai yang mengatasnamakan Nahdlatul Ulama.
Baca Juga: Lirik Syi'iran Muktamar Ke-35 NU 2026 Nurin Nabila, Sarat Doa untuk Indonesia
Salah satunya adalah Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang dideklarasikan oleh KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Pada Pemilu 1999, Abdurrahman Wahid kemudian menjadi Presiden Indonesia. Dalam sumber tersebut juga disebutkan bahwa PKB mendapatkan 50 kursi DPR.
Perjalanan politik tersebut menunjukkan bahwa hubungan NU dengan dunia politik mengalami beberapa perubahan. Organisasi yang pada awalnya berdiri sebagai wadah para ulama dan bergerak di bidang keagamaan serta kemasyarakatan pernah mengambil peran langsung dalam politik praktis.
Namun, keputusan Muktamar di Situbondo menjadi penanda bahwa NU memilih untuk kembali tidak mengikuti politik praktis sebagai organisasi.
Baca Juga: Begini Metode Pemilihan Ahwa Muktamar NU, 9 Ulama dengan Suara Terbanyak Dipilih
Di luar politik, NU tetap menjalankan aktivitas di berbagai bidang. Organisasi tersebut bergerak dalam pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, dan keagamaan.
Perjalanan NU juga berlangsung sejak masa Indonesia masih berada di bawah penjajahan. Dalam periode tersebut, anggota organisasi, terutama dari kalangan pesantren, ikut berjuang melawan penjajah. Banyak santri dan anggota organisasi yang disebut gugur dalam peperangan.
Setelah melewati berbagai zaman, NU tetap menjadi organisasi Islam dengan jumlah pengikut yang besar menurut sumber yang digunakan. Basis pengikutnya disebut tersebar terutama di Pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejarah politik NU pada akhirnya memperlihatkan perjalanan organisasi yang dinamis. Dari keterlibatan langsung dalam politik praktis pada 1952, bergabung dengan PPP pada 1973, hingga keputusan kembali tidak mengikuti politik praktis setelah Muktamar Situbondo, NU terus mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman.