BLITAR KAWENTAR - Muktamar NU 2026 akan menjadi ujian penting bagi Nahdlatul Ulama setelah organisasi tersebut mengalami konflik internal yang melibatkan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.
Persoalan pemecatan dan pemulihan Gus Yahya, polemik pengelolaan tambang, hingga kedekatan sejumlah tokoh NU dengan politik praktis menjadi latar yang mengiringi muktamar ke-35.
Muktamar dijadwalkan berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Kabupaten Jombang. Lokasi tersebut ditetapkan pada awal Juli 2026 melalui usulan bersama Rais Am dan Ketua Umum PBNU.
Baca Juga: Balik Nama Sertifikat Tanah Bisa Diurus Sendiri, Ini Syarat dan Prosedurnya
Keputusan itu menjadi salah satu tanda bahwa dua pucuk pimpinan NU yang sebelumnya terlibat konflik telah berupaya menempuh jalan rekonsiliasi.
Sebelumnya, pada 20 November 2025, Rapat Harian Syuriah PBNU meminta Gus Yahya mundur dalam waktu tiga hari.
Dalam transkrip disebutkan, keputusan tersebut berkaitan dengan acara pelatihan kader tinggi NU yang menghadirkan narasumber yang dianggap terafiliasi dengan jaringan pendukung kebijakan Israel serta dugaan persoalan pengelolaan keuangan.
Baca Juga: Banyak Pegiat Literasi di Blitar, Pameran Buku Jadi Jujukan Penerbit dan Diburu Pengunjung
Gus Yahya menolak mundur. Ia menyatakan rapat internal tersebut tidak memiliki kewenangan untuk memecat ketua umum dan bahwa keputusan mengenai posisi ketua umum berada di tangan muktamar sebagai forum tertinggi organisasi.
Sehari sebelum batas waktu ultimatum berakhir, Gus Yahya mencopot sekretaris jenderalnya, Gus Ipul, dari jabatan. Pada 26 November dini hari, Rais Am KH Miftahul Akhyar mengumumkan Gus Yahya tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU.
Kewenangan kemudian disebut beralih kepada Rais Am dan dibentuk tim pencari fakta. Konflik semakin rumit karena kedua pihak sama-sama menyatakan memiliki dasar yang sah.
Sembilan hari kemudian, rapat pleno yang dihadiri 118 dari 214 undangan menguatkan keputusan tersebut. Kiai Zulfa Mustofa kemudian ditunjuk sebagai pejabat sementara sampai muktamar digelar.
Namun, konflik itu akhirnya diarahkan ke jalur rekonsiliasi. Pada akhir Desember 2025, Rais Am dan Gus Yahya bertemu dalam forum islah di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Keduanya sepakat bahwa penyelesaian paling terhormat dan sesuai aturan adalah mempercepat muktamar.
Pada akhir Januari 2026, keputusan pemecatan Gus Yahya resmi dicabut. Ia dipulihkan sebagai Ketua Umum PBNU dan susunan kepengurusan dikembalikan seperti semula.
Baca Juga: Lirik Syi'iran Muktamar Ke-35 NU 2026 Nurin Nabila, Sarat Doa untuk Indonesia
Di luar konflik kepemimpinan, persoalan tambang juga menjadi salah satu isu yang membayangi Muktamar NU 2026.
Setelah pemerintah membuka jalan bagi ormas keagamaan untuk mengelola izin tambang khusus pada 2024, NU menjadi organisasi pertama yang menyambut kebijakan tersebut.
NU kemudian mendapat konsesi tambang batu bara seluas 26.000 hektare di Kalimantan Timur dan membentuk badan usaha untuk mengelolanya.
Baca Juga: Keutamaan Selawat dalam Islam, Disebut Bisa Mendapat 10 Balasan Selawat dan Mengangkat Derajat
Kebijakan tersebut memunculkan perbedaan sikap di internal NU. Mantan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj disebut meminta konsesi dikembalikan kepada negara dan menyebutnya sebagai “laknat” atau “kutukan”.
Di sisi lain, terdapat tokoh senior yang menilai konsesi tersebut merupakan hadiah negara yang sebaiknya dikelola dengan benar.
Persoalan politik praktis juga ikut menjadi perhatian. NU secara organisasi memiliki prinsip tidak berpolitik praktis atau memberikan dukungan kepada partai dan calon presiden tertentu atas nama lembaga.
Baca Juga: Zehra Gunes dan Megawati Jadi Sorotan, Benarkah Ingin Satu Tim di Korea?
Namun, menjelang Pilpres 2024, sejumlah kiai dan tokoh muda NU secara terbuka mendukung Prabowo-Gibran.
Pada 2026, sedikitnya delapan nama disebut masuk bursa calon Ketua Umum PBNU. Gus Yahya sebagai petahana menjadi salah satunya. Sejumlah tokoh dari berbagai daerah, pejabat pemerintahan, hingga Menteri Agama disebut masuk radar.
Dengan perkiraan 200.000 hingga 250.000 orang akan hadir di Jombang, Muktamar NU 2026 bukan sekadar agenda pergantian kepemimpinan.
Baca Juga: Megawati Hangestri Pakai Nomor 88 di Hyundai Hill State, Ini Skuad Barunya
Forum tersebut juga menjadi ujian apakah berbagai persoalan yang menumpuk dalam setahun terakhir bisa diselesaikan melalui mekanisme organisasi tanpa kembali berubah menjadi konflik terbuka.
Editor : Ratna Anggi Puspita Sari