BLITAR KAWENTAR - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menekankan pentingnya menjaga tradisi dialektika berpikir di lingkungan akademik. Menurutnya, perbedaan pandangan dan kritik terhadap kebijakan perlu mendapat ruang agar wawasan mahasiswa semakin luas.
Hal itu disampaikan Nusron saat memberikan sambutan dalam Kuliah Umum di Politeknik Agraria STPN, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (4/9/2026). Kuliah umum tersebut menghadirkan Rocky Gerung sebagai salah satu narasumber.
Nusron mengatakan, meski Politeknik Agraria STPN merupakan sekolah semi-kedinasan, lingkungan akademik tetap harus terbuka terhadap berbagai pemikiran. Ia bahkan mendorong kampus untuk menghadirkan tokoh dari berbagai latar belakang, termasuk mereka yang kritis terhadap negara maupun kebijakan pemerintah.
Baca Juga: Di Demo Wawali dan Pengurus KONI, Begini Respon Pemkot Blitar Terkait Dana Hibah
“Tradisi dialektika berpikir, tidak boleh mati di mana pun kita berada. Sebagai insan akademik di kampus ini, meskipun kampus ini adalah sekolah semi-kedinasan, saya minta untuk tidak segan-segan untuk mengundang berbagai tokoh dari level mana pun yang sifatnya itu kritik dan kritis terhadap negara. Termasuk kritis terhadap kebijakan kita,” ujar Nusron.
Nusron menilai perbedaan pemikiran justru dapat menjadi sarana untuk memperkaya wawasan. Menurut dia, pertukaran gagasan memungkinkan seseorang memperoleh perspektif baru yang sebelumnya tidak dimiliki.
Ia menggambarkan gagasan tersebut melalui “filsafat apel” yang dikaitkan dengan pemikiran Bernard Shaw. Jika dua orang memiliki satu apel dan saling menukarkannya, jumlah apel yang dimiliki masing-masing tetap satu.
Baca Juga: Wawali Kota Blitar Demo Pemkot, Desak Hibah Segera Dicairkan
Namun, kondisi berbeda terjadi ketika yang ditukar adalah pemikiran. Dua orang dengan gagasan berbeda akan memperoleh perspektif baru setelah saling berbagi pandangan.
“Kalau kita mempunyai dua pemikiran yang berbeda, kemudian pemikiran itu kita saling tukarkan, maka jadinya kita mempunyai dua buah pemikiran yang berbeda,” tutur Nusron.
Karena itu, ia berharap tradisi kuliah umum di Politeknik Agraria STPN dapat menjadi ruang pertukaran gagasan. Mahasiswa tidak hanya menerima materi, tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk melihat suatu persoalan dari berbagai sudut pandang.
“Sharing pendapat itu akan menjadikan kita mempunyai kaya akan pendapat dan kaya akan hasrat,” kata Nusron.
Dalam kuliah umum bertema “Tanah, Negara, dan Rakyat: Memaknai Kembali Transformasi Pelayanan Pertanahan dalam Perspektif Kebangsaan”, Rocky Gerung turut menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya perdebatan dalam proses pertukaran pemikiran.
Baca Juga: 568 Wisudawan Politeknik Agraria STPN Diminta Jaga Integritas di Dunia Kerja
Rocky mengatakan, gagasan perlu diuji melalui perdebatan. Menurutnya, pemikiran berbeda dengan doa yang tidak untuk diperdebatkan.
“Pikiran, kuliah umum, kalau tidak ada yang bantah, dia jadi doa. Doa nggak boleh dibantah, pikiran harus dibantah. Itu bedanya,” ujar Rocky.
Ia juga menggunakan pendekatan filosofis untuk mengajak para Taruna/i melihat kembali akar dari berbagai konsep. Pendekatan tersebut, kata Rocky, digunakan untuk membongkar gagasan hingga menemukan dasar pemikirannya.
Baca Juga: Politeknik Agraria STPN Resmi Diluncurkan, Buka Babak Baru Pendidikan Vokasi Agraria
“Saya sengaja mengambil cara berpikir filosofi untuk membongkar akarnya. Supaya ada konsep-konsep radikal. Kita membongkar tanah untuk menemukan akar. Kita membongkar pikiran supaya tidak ada yang disembunyikan secara politis. Itu intinya,” pungkasnya.
Kuliah umum tersebut diikuti sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN, Plt. Direktur Politeknik Agraria STPN, seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi beserta jajaran, serta lebih dari 500 Taruna/i Politeknik Agraria STPN.
Dalam pemaparannya, Rocky juga menyampaikan tiga pemaknaan mengenai pengelolaan tanah. Bagi masyarakat adat, tanah memiliki nilai magis karena berkaitan dengan kehidupan dan warisan leluhur. Bagi negara, tanah memiliki fungsi sosial yang diwujudkan melalui pengaturan dan hukum. Sementara bagi korporasi, tanah dipandang sebagai komoditas yang memiliki nilai bisnis.
Editor : Azahra Meilisani Salma