BLITAR KAWENTAR - Gubernur D.I. Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menilai Indonesia membutuhkan insan pertanahan yang tidak hanya mampu membaca peta dan menguasai teknologi, tetapi juga memahami manusia, sejarah, serta kebudayaan di balik setiap bidang tanah.
Pesan tersebut disampaikan Sri Sultan kepada para wisudawan dan wisudawati Politeknik Agraria STPN. Sambutan Sri Sultan dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti dalam acara wisuda Politeknik Agraria STPN, Sabtu (5/9/2026).
“Indonesia membutuhkan insan pertanahan yang mampu membaca peta sekaligus memahami manusia di dalam peta. Saudara perlu cakap menguasai teknologi, tetapi tetap bijak dalam menimbang rasa keadilan. Saudara perlu teguh menjalankan regulasi tetapi tetap arif membaca sejarah dan kebudayaan masyarakat,” pesan Sri Sultan.
Baca Juga: LHP Inspektorat Desa Serang Dipertanyakan, BPD Diminta Klarifikasi ke Inspektorat
Menurut Sri Sultan, tanah bagi Indonesia tidak sekadar hamparan fisik. Tanah menjadi bagian dari jati diri, jejak perjuangan, sekaligus fondasi pemerintahan.
Di atas tanah, manusia membangun rumah, memproduksi pangan, membentuk komunitas, serta menghubungkan masa lalu dengan masa depan. Tanah juga kerap dipahami sebagai Ibu Pertiwi yang mengandung kehidupan, memberikan penghidupan, dan menjaga keberlanjutan peradaban.
Sri Sultan mengingatkan, pengelolaan tanah tidak dapat dilepaskan dari nilai dan kebudayaan masyarakat yang hidup di dalamnya. Dalam filosofi Jawa, terdapat prinsip Hamemayu Hayuning Bawana yang mengajarkan upaya manusia menjaga keselamatan, ketenteraman, dan keindahan dunia.
Baca Juga: Menteri ATR/BPN Sampaikan Strategi Penguatan Monitoring Layanan Pertanahan
Prinsip tersebut, menurutnya, menjadi pengingat bahwa setiap campur tangan manusia dalam pengelolaan tanah harus membawa kehidupan menuju kondisi yang lebih adil dan manusiawi.
Pandangan serupa juga hidup di berbagai wilayah Nusantara. Di Minangkabau, misalnya, terdapat prinsip Harta Pusaka Tinggi yang berkaitan dengan tanah ulayat kaum dan tanggung jawab lintas generasi.
Di Bali, sistem subak memperlihatkan keterkaitan antara tanah, air, pertanian, dan spiritualitas melalui filosofi Tri Hita Karana. Sementara di berbagai wilayah Indonesia Timur, termasuk Papua dan Maluku, sistem hak ulayat menunjukkan bahwa tanah dapat dipahami sebagai ruang hidup bersama yang melekat dengan tanggung jawab sosial suatu marga atau kelompok adat.
“Keragaman ini adalah kekayaan tata kelola pemerintahan Indonesia. Regulasi perlu membacanya dengan jernih, kebijakan perlu menghormatinya dengan arif, teknologi perlu mengakomodasinya dengan presisi dan kepekaan,” tutur Sri Sultan.
Sri Sultan menilai berbagai pandangan tersebut menunjukkan bahwa ilmu pertanahan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis. Di balik sebuah bidang tanah terdapat manusia dan kehidupan yang perlu dipahami.
Baca Juga: 17 Tuntutan Warga Desa Serang Belum Tuntas, Spanduk ‘Turunkan Handoko’ Jadi Sorotan
Penguatan keamanan tenurial juga berkaitan dengan kesejahteraan manusia serta keberlanjutan lingkungan. Karena itu, kepastian hak atas tanah membutuhkan kelembagaan dan tata kelola yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Di sinilah ilmu pertanahan memperoleh kedudukan strategis. Ilmu pertanahan bekerja di antara ukuran dan makna, antara peta dan manusia, antara sertipikat dan juga martabat,” ungkap Sri Sultan.
Kepada para lulusan, Sri Sultan mengingatkan bahwa mereka nantinya akan berhadapan dengan berbagai dokumen pertanahan yang terlihat rutin. Namun, di balik setiap berkas terdapat kehidupan manusia yang menaruh harapan kepada mereka.
Baca Juga: Menteri Nusron Tekankan Dialektika Berpikir di Kampus, Kritik Kebijakan Tak Boleh Mati
Karena itu, ilmu dan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan diharapkan diwujudkan dalam pelayanan yang memberikan kepastian sekaligus mempertimbangkan keadilan dan kondisi sosial masyarakat.
Sri Sultan juga berpesan agar para lulusan membawa ilmu mereka ke tengah masyarakat dengan sikap rendah hati. Setiap pengukuran diharapkan menjadi jalan menuju kepastian, setiap pemetaan menjadi jalan menuju keteraturan, dan setiap pelayanan pertanahan menjadi jalan menuju ketenteraman sosial.
“Dengan visi seperti itulah kita menaruh harapan besar kepada para wisudawan-wisudawati yang akan mengaplikasikan ilmunya di dunia kerja,” pungkasnya.
Editor : Azahra Meilisani Salma