BLITAR KAWENTAR- Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar mewanti-wanti seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayahnya agar lebih berhati-hati dalam mengolah dan mendistribusikan Makan Bergizi Gratis (MBG). Ini untuk mencegah terjadinya kasus keracunan massal seperti yang terjadi di sejumlah daerah.
Peringatan itu disampaikan usai Wali Kota Syauqul Muhibbin melakukan inspeksi mendadak (sidak) dua SPPG sebagai bagian dari tugas pemantauan yang diamanatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Gizi Nasional (BGN) kepada pemerintah daerah.
"Kami diberi tugas oleh Kemendagri ataupun Kepala BGN, pemerintah daerah melalui tim pemantauan program Makan Bergizi Gratis, untuk selalu mengecek SPPG yang ada di wilayahnya masing-masing, memastikan SOP-nya dijalankan, memastikan bahwa makanan yang dihasilkan itu higienis, sehingga tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan seperti keracunan," ujarnya, Minggu (13/9).
Baca Juga: NPCI Kabupaten Blitar Kirim 38 Atlet dan Ofisial, Incar Runner Up Kejurprov Jatim
Dia meminta seluruh pengelola SPPG untuk senantiasa berhati-hati dan teliti dalam memilih bahan baku, khususnya sayur dan buah yang secara alami berpotensi memiliki kandungan organisme kecil di dalamnya, meski hal tersebut dinilai wajar selama proses pengolahan tetap higienis.
"Berhati-hati dalam memilih bahan, kualitas, dan kemudian menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk lebih teliti," katanya.
Wali kota juga menyoroti pentingnya menjaga jarak waktu antara proses memasak dan waktu makan siswa agar tidak terlalu lama, sekaligus memaksimalkan koordinasi antara SPPG dan pihak sekolah supaya tidak terjadi keterlambatan jadwal distribusi.
Baca Juga: Honda CUV e: Dimodifikasi Bergaya Clean, Roda Mundur 5 Cm Jadi Perubahan Utama
"Catatannya tinggal bagaimana kita memaksimalkan koordinasi antara SPPG dengan sekolah, supaya tidak terjadi kemoloran dari jadwal," jelasnya.
Dari hasil peninjauan terhadap dua SPPG tersebut, Wali Kota Blitar menyebut proses pengolahan hingga distribusi makanan sejauh ini telah berjalan sesuai sttandar operasional prosedur (SOP), dengan jarak antara dapur dan sekolah yang relatif dekat sehingga makanan bisa langsung disantap siswa begitu tiba di sekolah.
Dia menegaskan, pemerintah daerah bersama sejumlah kementerian terkait tetap siaga 24 jam apabila sewaktu-waktu terjadi kondisi kegawatdaruratan terkait pelaksanaan program tersebut.
"Kalau SOP-nya dijalankan, insya Allah kita tidak perlu khawatir yang berlebihan. Saya kira standarnya ini sudah di atas warung, di atas rumah makan. Sangat higienis, sangat bagus," pungkasnya.
Baca Juga: Tecno Pova 8 Pro 5G Makin Lengkap, Ini yang Bikin Harganya Terasa Berat
Saat ini, tercatat 29 SPPG yang beroperasi di Kota Blitar dari total sekitar 30 SPPG yang terdaftar, dengan sasaran penerima manfaat mencapai sekitar 60.000 siswa. Terkait kelengkapan perizinan, Syauqul menyebut sebagian besar SPPG sudah memenuhi syarat, meski masih ada beberapa dokumen seperti surat keterangan yang masih dalam proses pengurusan. (bud/c1/ady)
Editor : M. Subchan Abdullah