JAKARTA - Subsidi 2026 untuk BBM kembali menjadi sorotan setelah pemerintah berencana membatasi pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk kategori Desil 9 dan 10. Kelompok tersebut disebut sebagai masyarakat dengan tingkat kesejahteraan ekonomi paling atas.
Rencana pembatasan itu masih dalam tahap pematangan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan BBM subsidi seharusnya tidak digunakan masyarakat yang dinilai sudah mampu secara ekonomi.
"Masa kita mau pakai subsidi ya sudahlah yang kaya-kaya yang sudah mampu itu jangan ngambil hak rakyatlah," kata Bahlil dalam tayangan tersebut.
Pemerintah menilai subsidi seharusnya diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan kelompok kesejahteraan menjadi salah satu opsi untuk menata kembali penyaluran subsidi.
Namun, rencana tersebut memunculkan polemik di masyarakat. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah pemahaman mengenai Desil 9 dan 10. Beredar narasi bahwa masyarakat yang masuk kedua kategori tersebut ditentukan berdasarkan pengeluaran lebih dari Rp2,2 juta per orang setiap bulan.
Anggapan itu kemudian mendapat penjelasan dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Menurutnya, pengelompokan desil tidak hanya ditentukan berdasarkan gaji atau pengeluaran.
Baca Juga: Bank Indonesia Siapkan Strategi agar UMKM Indonesia Mampu Tembus Pasar Global
Desil Tidak Hanya Berdasarkan Penghasilan
Saifullah Yusuf menjelaskan terdapat sejumlah variabel yang digunakan untuk menentukan posisi kesejahteraan seseorang atau keluarga. Faktor tersebut mencakup tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga, pekerjaan, kondisi hunian, kepemilikan aset, hingga pengeluaran bulanan.
Badan Pusat Statistik atau BPS nantinya melakukan pengukuran untuk menentukan posisi keluarga atau individu dalam kelompok desil. Pembagian tersebut terdiri dari Desil 1 hingga Desil 10.
"Sejak awal kami sudah sampaikan bahwa desil ini dinamis ya karena data ini dinamis," ujar Saifullah Yusuf.
Dengan demikian, posisi seseorang dalam kelompok kesejahteraan tidak hanya dilihat dari satu indikator. Data tersebut dapat berubah mengikuti kondisi yang menjadi dasar pengukuran.
Dalam informasi yang disampaikan, Desil 9 menggambarkan kelompok keluarga kelas menengah atas. Kelompok ini disebut memiliki pendapatan mulai Rp7,5 juta hingga Rp15 juta per bulan.
Sementara itu, Desil 10 menggambarkan kelompok keluarga dengan posisi kesejahteraan paling atas. Pendapatannya disebut lebih dari Rp15 juta per bulan.
BPS sebelumnya menyebut Desil 9 dan 10 sebagai kelompok masyarakat yang berada di peringkat 20 persen teratas dari sisi kesejahteraan ekonomi.
Pembatasan Diklaim Hemat Anggaran
Polemik Subsidi 2026 juga berkaitan dengan besarnya anggaran yang harus ditanggung negara untuk subsidi BBM. Dalam tayangan tersebut disebutkan bahwa kelompok masyarakat sangat kaya dan super kaya masih banyak yang membeli BBM subsidi.
Kondisi tersebut dinilai membuat subsidi tidak sepenuhnya dinikmati kelompok yang menjadi sasaran. Negara pun harus menanggung subsidi BBM hingga ratusan triliun rupiah setiap tahun.
Karena itu, pembatasan pembelian Pertalite bagi kelompok tertentu diproyeksikan dapat mengurangi beban anggaran. Kebijakan tersebut disebut berpotensi menghemat anggaran subsidi hingga Rp17 triliun per tahun.
Meski begitu, penerapan berdasarkan desil masih membutuhkan pematangan. Pemerintah perlu memastikan data kesejahteraan yang digunakan dapat menggambarkan kondisi masyarakat secara tepat.
Baca Juga: Bank Indonesia Siapkan Strategi agar UMKM Indonesia Mampu Tembus Pasar Global
Perdebatan mengenai Desil 9 dan 10 menunjukkan bahwa pembatasan BBM subsidi tidak sekadar berkaitan dengan siapa yang mampu membeli BBM nonsubsidi. Penentuan kelompok penerima juga bergantung pada sistem pendataan kesejahteraan.
Pemerintah kini menekankan bahwa subsidi seharusnya diarahkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sementara masyarakat yang masuk kelompok ekonomi atas diharapkan tidak mengambil manfaat dari subsidi yang diperuntukkan bagi kelompok yang lebih membutuhkan.
Jika rencana tersebut diterapkan, kategori kesejahteraan akan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan akses masyarakat terhadap BBM subsidi. Karena data desil bersifat dinamis, penentuan kelompok penerima juga akan bergantung pada hasil pemutakhiran dan pengukuran data yang dilakukan.
Editor : Muhammad Rusdian Nuzula
Sumber : SINDOnews