Subsidi 2026 Pertalite Dibatasi, Desil 9 dan 10 Jadi Sorotan
JAKARTA - Rencana pembatasan Pertalite bagi masyarakat yang masuk Desil 9 dan 10 dalam Subsidi 2026 menjadi sorotan. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memastikan bahan bakar bersubsidi lebih tepat sasaran dan tidak dinikmati kelompok masyarakat yang dinilai mampu secara ekonomi.
Rencana ini sebelumnya memunculkan anggapan bahwa masyarakat dengan pengeluaran lebih dari Rp2,2 juta per orang setiap bulan akan otomatis masuk kelompok yang tidak lagi dapat membeli Pertalite. Namun, pemerintah menegaskan bahwa penentuan desil tidak hanya didasarkan pada besarnya pengeluaran.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan, pengelompokan desil mempertimbangkan sejumlah variabel yang menggambarkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Karena itu, seseorang tidak dapat langsung dikategorikan ke Desil 9 atau 10 hanya berdasarkan satu indikator.
Menurut penjelasan tersebut, sejumlah faktor yang diperhitungkan antara lain pendidikan, jumlah anggota keluarga, pekerjaan, kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset, serta pengeluaran setiap bulan.
Desil Ditentukan Berdasarkan Kondisi Ekonomi
Dalam sistem pengelompokan kesejahteraan, masyarakat ditempatkan ke dalam Desil 1 hingga Desil 10. Badan Pusat Statistik atau BPS menjadi pihak yang mengukur dan menentukan posisi keluarga maupun individu berdasarkan kondisi sosial ekonominya.
Saifullah Yusuf juga menegaskan bahwa data desil bersifat dinamis. Kondisi ekonomi sebuah keluarga dapat berubah sehingga posisi dalam kelompok desil juga memungkinkan mengalami perubahan.
“Sejak awal kami sudah sampaikan bahwa desil ini dinamis ya karena data ini dinamis,” ujar Saifullah Yusuf.
Berdasarkan penjelasan yang disampaikan dalam pembahasan kebijakan tersebut, Desil 9 dan 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan ekonomi paling tinggi. Desil 9 disebut sebagai kelompok keluarga menengah atas dengan pendapatan sekitar Rp7,5 juta hingga Rp15 juta per bulan.
Sementara itu, Desil 10 merupakan kelompok keluarga dengan tingkat ekonomi paling atas dan pendapatan lebih dari Rp15 juta per bulan.
Pengelompokan tersebut menjadi salah satu dasar dalam pembahasan pembatasan BBM bersubsidi. Pemerintah ingin mengurangi penggunaan subsidi oleh masyarakat yang dianggap sudah memiliki kemampuan ekonomi lebih baik.
