Subsidi 2026 Bakal Dibatasi, Desil 9 dan 10 Terancam Tak Bisa Beli Pertalite
JAKARTA - Subsidi 2026 untuk BBM kembali menjadi sorotan setelah pemerintah berencana membatasi pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk kategori Desil 9 dan 10. Kelompok tersebut disebut sebagai masyarakat dengan tingkat kesejahteraan ekonomi paling atas.
Rencana pembatasan itu masih dalam tahap pematangan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan BBM subsidi seharusnya tidak digunakan masyarakat yang dinilai sudah mampu secara ekonomi.
"Masa kita mau pakai subsidi ya sudahlah yang kaya-kaya yang sudah mampu itu jangan ngambil hak rakyatlah," kata Bahlil dalam tayangan tersebut.
Pemerintah menilai subsidi seharusnya diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan kelompok kesejahteraan menjadi salah satu opsi untuk menata kembali penyaluran subsidi.
Namun, rencana tersebut memunculkan polemik di masyarakat. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah pemahaman mengenai Desil 9 dan 10. Beredar narasi bahwa masyarakat yang masuk kedua kategori tersebut ditentukan berdasarkan pengeluaran lebih dari Rp2,2 juta per orang setiap bulan.
Anggapan itu kemudian mendapat penjelasan dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Menurutnya, pengelompokan desil tidak hanya ditentukan berdasarkan gaji atau pengeluaran.
Baca Juga: Bank Indonesia Siapkan Strategi agar UMKM Indonesia Mampu Tembus Pasar Global
Desil Tidak Hanya Berdasarkan Penghasilan
Saifullah Yusuf menjelaskan terdapat sejumlah variabel yang digunakan untuk menentukan posisi kesejahteraan seseorang atau keluarga. Faktor tersebut mencakup tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga, pekerjaan, kondisi hunian, kepemilikan aset, hingga pengeluaran bulanan.
Badan Pusat Statistik atau BPS nantinya melakukan pengukuran untuk menentukan posisi keluarga atau individu dalam kelompok desil. Pembagian tersebut terdiri dari Desil 1 hingga Desil 10.
"Sejak awal kami sudah sampaikan bahwa desil ini dinamis ya karena data ini dinamis," ujar Saifullah Yusuf.
Dengan demikian, posisi seseorang dalam kelompok kesejahteraan tidak hanya dilihat dari satu indikator. Data tersebut dapat berubah mengikuti kondisi yang menjadi dasar pengukuran.
