JAKARTA - Rencana pembatasan Pertalite bagi masyarakat yang masuk Desil 9 dan 10 dalam Subsidi 2026 menjadi sorotan. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memastikan bahan bakar bersubsidi lebih tepat sasaran dan tidak dinikmati kelompok masyarakat yang dinilai mampu secara ekonomi.
Rencana ini sebelumnya memunculkan anggapan bahwa masyarakat dengan pengeluaran lebih dari Rp2,2 juta per orang setiap bulan akan otomatis masuk kelompok yang tidak lagi dapat membeli Pertalite. Namun, pemerintah menegaskan bahwa penentuan desil tidak hanya didasarkan pada besarnya pengeluaran.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan, pengelompokan desil mempertimbangkan sejumlah variabel yang menggambarkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Karena itu, seseorang tidak dapat langsung dikategorikan ke Desil 9 atau 10 hanya berdasarkan satu indikator.
Menurut penjelasan tersebut, sejumlah faktor yang diperhitungkan antara lain pendidikan, jumlah anggota keluarga, pekerjaan, kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset, serta pengeluaran setiap bulan.
Baca Juga: Bank Indonesia Siapkan Strategi agar UMKM Indonesia Mampu Tembus Pasar Global
Desil Ditentukan Berdasarkan Kondisi Ekonomi
Dalam sistem pengelompokan kesejahteraan, masyarakat ditempatkan ke dalam Desil 1 hingga Desil 10. Badan Pusat Statistik atau BPS menjadi pihak yang mengukur dan menentukan posisi keluarga maupun individu berdasarkan kondisi sosial ekonominya.
Saifullah Yusuf juga menegaskan bahwa data desil bersifat dinamis. Kondisi ekonomi sebuah keluarga dapat berubah sehingga posisi dalam kelompok desil juga memungkinkan mengalami perubahan.
“Sejak awal kami sudah sampaikan bahwa desil ini dinamis ya karena data ini dinamis,” ujar Saifullah Yusuf.
Berdasarkan penjelasan yang disampaikan dalam pembahasan kebijakan tersebut, Desil 9 dan 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan ekonomi paling tinggi. Desil 9 disebut sebagai kelompok keluarga menengah atas dengan pendapatan sekitar Rp7,5 juta hingga Rp15 juta per bulan.
Sementara itu, Desil 10 merupakan kelompok keluarga dengan tingkat ekonomi paling atas dan pendapatan lebih dari Rp15 juta per bulan.
Pengelompokan tersebut menjadi salah satu dasar dalam pembahasan pembatasan BBM bersubsidi. Pemerintah ingin mengurangi penggunaan subsidi oleh masyarakat yang dianggap sudah memiliki kemampuan ekonomi lebih baik.
Pemerintah Soroti Penggunaan BBM Bersubsidi
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan subsidi seharusnya diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, masyarakat yang sudah mampu secara ekonomi tidak semestinya mengambil bagian subsidi yang menjadi hak masyarakat lainnya.
“Masa kita mau pakai subsidi ya sudahlah yang kaya-kaya yang sudah mampu itu jangan ngambil hak rakyatlah,” kata Bahlil.
Pemerintah menilai penggunaan BBM bersubsidi oleh kelompok masyarakat mampu menjadi salah satu persoalan dalam pengelolaan anggaran negara. Subsidi bahan bakar minyak disebut dapat mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun.
Karena itu, pembatasan Pertalite bagi kelompok tertentu menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk membuat penyaluran subsidi lebih tepat sasaran.
Dalam pembahasan tersebut, pembatasan Pertalite bagi Desil 9 dan 10 diperkirakan dapat memberikan penghematan anggaran subsidi hingga Rp17 triliun per tahun.
Baca Juga: Bank Indonesia Siapkan Strategi agar UMKM Indonesia Mampu Tembus Pasar Global
Meski demikian, rencana tersebut masih dalam proses finalisasi. Pemerintah perlu memastikan mekanisme pembatasan berjalan berdasarkan data yang tepat agar tidak menimbulkan persoalan baru di masyarakat.
Penjelasan mengenai sistem desil juga menjadi penting karena kondisi ekonomi masyarakat tidak selalu tetap. Perubahan pekerjaan, jumlah anggota keluarga, kepemilikan aset, kondisi rumah, hingga pengeluaran dapat memengaruhi posisi seseorang dalam pemetaan kesejahteraan.
Dengan demikian, pembahasan Subsidi 2026 tidak hanya berkaitan dengan siapa yang boleh membeli Pertalite, tetapi juga bagaimana pemerintah menentukan kelompok masyarakat yang dianggap berhak menerima subsidi. Data sosial ekonomi yang dinamis menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan sasaran kebijakan tersebut.
Editor : Muhammad Rusdian Nuzula
Sumber : SINDOnews