JAKARTA - Kebijakan tidak naik kelas kembali menjadi sorotan setelah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengusulkan penegasan aturan tersebut mulai tahun ajaran 2027/2028. Wacana ini bertujuan meningkatkan mutu pendidikan dan mendorong motivasi belajar siswa. Namun, kebijakan tinggal kelas juga memunculkan kekhawatiran mengenai dampak psikologis anak serta risiko putus sekolah. Data pendidikan tahun ajaran 2025/2026 menunjukkan puluhan ribu siswa di jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK masih tercatat mengulang kelas.
Usulan tersebut disampaikan Abdul Mu'ti dalam pembukaan Konvensi Pendidikan Nasional Indonesia 2026 di Bali pada 2 Oktober 2026. Ia menyebut rekomendasi Dewan Pendidikan sebagai salah satu masukan untuk memperkuat kebijakan kenaikan kelas.
Menurut Abdul Mu'ti, sistem kenaikan kelas otomatis berpotensi menimbulkan anggapan bahwa siswa yang rajin maupun kurang rajin belajar akan memperoleh hasil yang sama. Pemerintah ingin memastikan proses pendidikan mendorong siswa mencapai standar kompetensi yang ditetapkan.
Meski demikian, kebijakan tidak naik kelas belum menjadi keputusan final. Usulan tersebut masih memerlukan kajian lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi siswa, kesiapan guru, serta dampaknya terhadap kualitas pembelajaran.
Baca Juga: CPNS 2026, Pelajari Sejarah Pergerakan Nasional dan Piagam Jakarta untuk Persiapan TWK
Data Siswa Tidak Naik Kelas pada 2025/2026
Berdasarkan publikasi statistik sekolah pada laman data pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, jumlah siswa SD yang mengulang kelas pada tahun ajaran 2025/2026 mencapai 79.711 siswa. Angka tersebut meningkat tipis dibandingkan tahun ajaran 2024/2025 yang mencatat 79.578 siswa.
Namun, jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun ajaran 2023/2024, ketika siswa SD yang tidak naik kelas mencapai 110.792 orang.
Pada jenjang pendidikan menengah, jumlah siswa yang mengulang kelas juga tercatat dalam ribuan. Berikut rinciannya berdasarkan data yang disampaikan dalam tayangan tersebut.
-
SD: 79.711 siswa.
-
SMP: 19.073 siswa atau 0,19 persen dari total murid.
-
SMA: 11.528 siswa atau 0,21 persen dari total murid.
-
SMK: 15.854 siswa atau 0,31 persen dari total murid.
Data tersebut memperlihatkan bahwa praktik mengulang kelas masih berlangsung di berbagai jenjang pendidikan. Meski demikian, angka tersebut tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa pengetatan kebijakan akan meningkatkan hasil belajar. Efektivitasnya bergantung pada sistem penilaian, kualitas pengajaran, dan dukungan yang diterima siswa.
Dewan Pendidikan Dorong Evaluasi Sistem Kenaikan Kelas
Ketua Dewan Pendidikan Nasional Suyanto mengatakan sejumlah rekomendasi untuk meningkatkan mutu pendidikan telah disampaikan kepada pemerintah. Dua poin yang disorot adalah penegasan kembali kebijakan tidak naik kelas dan pengembalian sistem penjurusan di SMA.
Menurut Suyanto, sebagian guru menilai sistem kenaikan kelas otomatis dapat mengurangi motivasi siswa untuk berprestasi. Ia juga menyoroti adanya siswa yang masih mengalami kesulitan dalam kemampuan dasar membaca, menulis, dan berhitung, tetapi tetap melanjutkan ke tingkat berikutnya.
Persoalan tersebut menjadi salah satu alasan perlunya evaluasi terhadap mekanisme kenaikan kelas. Penilaian di sekolah diharapkan mampu menggambarkan kemampuan siswa secara lebih akurat, bukan sekadar menjadi prosedur administratif pada akhir tahun ajaran.
Namun, penerapan aturan yang lebih ketat juga membutuhkan kesiapan sekolah agar keputusan tidak naik kelas benar-benar didasarkan pada hasil evaluasi yang objektif.
Baca Juga: CPNS 2026, Pelajari Sejarah Pergerakan Nasional dan Piagam Jakarta untuk Persiapan TWK
Pakar Ingatkan Dampak Kebijakan bagi Siswa SD
Anggota Badan Standar Akreditasi Nasional Pendidikan, Doni Kusuma, menilai peningkatan mutu pendidikan perlu disertai penguatan kewenangan profesional guru dan sekolah. Guru harus mendapatkan pelatihan agar mampu melakukan penilaian secara adil, objektif, dan sesuai kompetensi siswa.
Doni juga memberikan catatan bahwa kebijakan tidak naik kelas sebaiknya tidak diterapkan pada jenjang SD. Menurut pandangannya, siswa sekolah dasar masih berada dalam tahap pembentukan fondasi belajar sehingga membutuhkan pendampingan yang memadai.
Pendekatan pendidikan tidak dapat hanya berfokus pada ancaman mengulang kelas. Perbedaan kemampuan, kecepatan belajar, kondisi keluarga, dan lingkungan sekolah turut memengaruhi perkembangan siswa.
Jika kebijakan diterapkan tanpa dukungan pembelajaran tambahan, siswa yang mengalami kesulitan berisiko semakin tertinggal. Karena itu, penguatan kemampuan dasar dan pendampingan individual perlu menjadi bagian dari pembahasan.
Kebijakan Tidak Naik Kelas Masih Menunggu Kajian
Wacana penerapan kembali penegasan kebijakan tidak naik kelas mulai tahun ajaran 2027/2028 masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut. Pemerintah perlu mempertimbangkan manfaat peningkatan kedisiplinan belajar sekaligus risiko terhadap kondisi psikologis dan keberlanjutan pendidikan siswa.
Bagi sekolah, tantangannya bukan hanya menentukan siswa yang memenuhi syarat naik kelas, tetapi juga memastikan setiap anak memperoleh kesempatan memperbaiki kemampuan akademiknya.
Dengan demikian, peningkatan mutu pendidikan memerlukan evaluasi yang menyeluruh, mulai dari kompetensi guru, metode pembelajaran, standar penilaian, hingga dukungan keluarga. Keputusan akhir mengenai kebijakan tersebut perlu merujuk pada pengumuman dan aturan resmi pemerintah.
Editor : Muhammad Rusdian Nuzula
Sumber : Hari an Kompas