Memahami perbedaan tersebut dapat membantu masyarakat menentukan langkah yang tepat untuk memastikan status hukum tanahnya.
Sertifikat tanah merupakan surat tanda bukti hak atas tanah yang diterbitkan melalui sistem pendaftaran tanah. Dokumen ini memuat informasi mengenai pemegang hak serta data bidang tanah sesuai pencatatan pertanahan.
Baca Juga: Masih Punya Sertifikat Tanah Kertas? Kenali Prosedur Alih Media ke Elektronik
Meski sudah memiliki sertifikat, masyarakat tetap perlu memeriksa kesesuaian data dan status tanah sebelum melakukan jual beli atau peralihan hak lainnya. Pemeriksaan melalui Kantor Pertanahan dapat membantu mengetahui informasi yang tercatat serta memastikan langkah administrasi yang diperlukan.
Tanah yang belum bersertifikat belum memiliki sertifikat hak atas tanah yang terdaftar atas bidang tersebut. Pemilik atau pihak yang menguasai tanah mungkin mempunyai dokumen lain, seperti surat keterangan atau bukti perolehan tanah.
Namun, dokumen tersebut tidak otomatis memiliki kedudukan yang sama dengan sertifikat hak atas tanah. Status dan kekuatan bukti perlu diperiksa berdasarkan riwayat tanah, ketentuan hukum, serta dokumen yang tersedia.
Baca Juga: Sertifikat Tanah Elektronik, Seberapa Aman? Kenali Sistem Perlindungan Dokumennya
Karena itu, masyarakat sebaiknya tidak hanya mengandalkan pengakuan lisan atau surat yang belum dipastikan keabsahannya saat melakukan transaksi.
Tanah yang sudah bersertifikat dapat memerlukan proses seperti balik nama ketika terjadi peralihan hak. Sementara itu, tanah yang belum bersertifikat perlu melalui proses pendaftaran tanah sesuai persyaratan dan status bidang tanahnya.
Dalam proses pendaftaran pertama kali, dapat dilakukan pemeriksaan dokumen, pengumpulan data fisik, pengukuran, serta penelitian data yuridis sesuai ketentuan yang berlaku.
Persyaratan dan tahapan dapat berbeda berdasarkan riwayat perolehan, status tanah, serta kondisi dokumen yang dimiliki pemohon.
Sebelum membeli atau mengurus tanah, masyarakat disarankan memeriksa dokumen dan memastikan informasi bidang tanah melalui Kantor Pertanahan atau PPAT sesuai kebutuhan.
Langkah ini penting untuk mengurangi risiko sengketa dan kesalahan administrasi. Memahami status tanah sejak awal juga membantu pemilik mengetahui proses yang harus ditempuh untuk memperoleh atau memperbarui dokumen pertanahan secara resmi.
Editor : Azahra Meilisani Salma