BLITAR - Tiga pimpinan DPRD Kota Blitar periode 2024-2029 resmi dilantik Kamis (10/10). Menariknya, ada dua muka baru yang duduk sebagai wakil pimpinan. Yakni, Adi Santoso dari fraksi PKB dan Hardita Magdi dari fraksi gabungan.
Pimpinan dewan ini memang berdasar pada surat rekomendasi dari dewan pimpinan pusat (DPP) masing-masing partai.
Para penerima rekomendasi ini telah menjalani proses, termasuk melalui ujian kepemimpinan hingga rekomendasi diberikan.
“Ya, sebelumnya dewan pengurus cabang (DPC) mengusulkan nama-nama untuk mengikuti ujian pimpinan dewan ini. Kemudian dari hasil ujian tersebut kembali dievaluasi hingga keluar rekomendasi,” ungkap Wakil Pimpinan DPRD Kota Blitar, Adi Santoso, kepada Koran ini Rabu (9/10/2024).
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Blitar Syahrul Alim menegaskan, setelah proses pelantikan pimpinan, agenda berikutnya adalah pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) yang ditargetkan rampung sebelum November.
Sebab, ada sejumlah agenda paripurna yang harus segera terlaksana. Salah satunya mengenai pembahasan Peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) 2025.
”Setelah pelantikan, saya langsung rapat pimpinan untuk menyiapkan sejumlah agenda paripurna berikutnya yang cukup mendesak,” ujarnya.
Pihaknya menargetkan pembentukan AKD tuntas dalam waktu seminggu ke depan. AKD tersebut meliputi badan musyawarah (banmus), badan anggaran (banggar), badan pembentukan peraturan daerah (bapemperda), badan kehormatan (BK), hingga komisi-komisi.
Nah, apabila pembentukan AKD meleset dari target atau belum 100 persen terbentuk, kata Syahrul, pembahasan paripurna tetap harus berjalan.
Terutama pembentukan komisi-komisi harus lebih cepat. ”Paling tidak pembentukan komisi ini didahulukan agar bisa segera bekerja,” jelasnya.
Targetnya seminggu ke depan untuk komisi sudah terbentuk. Saat ini, fraksi-fraksi di DPRD mulai membahas untuk pembentukan komisi, termasuk anggota komisinya.
Di periode sebelumnya, ada tiga komisi yang terbentuk yakni komisi I, komisi II, dan komisi III.
Adapun agenda rapat paripurna terdekat adalah pembahasan PAPDB 2025 bersama eksekutif.
Kemudian, pembahasan beberapa rancangan peraturan daerah (raperda), baik raperda inisiatif maupun dari eksekutif. ”Mayoritas raperda yang belum sempat dibahas di tahun lalu,” akunya. (sub/c1/ady)
Editor : Jihan Wahida Rahma Salsabila