BLITAR - Penampilan para pasangan calon (paslon) dalam debat publik bakal menunjukkan kemampuan para kontestan Pilkada 2024 Kabupaten Blitar. Namun, hal itu dinilai tidak akan membawa pengaruh signifikan pada perolehan suara.
“Debat calon itu sangat penting dan berpengaruh jika demokrasi ideal. Dari sana, masyarakat bisa melihat dan mengukur kualitas dan kapasitas tiap calon. Tapi demokrasi kita saat ini kan kacau,” ujar Ketua Umum Ormas Ratu Adil, Mohammad Trijanto.
Menurut dia, ada tantangan yang sangat besar untuk mewujudkan iklim demokrasi yang sehat. Misalnya, mengubah paradigma masyarakat yang kini sangat pragmatis setiap kali menghadapi momen kontestasi politik.
Karena itu pula, kemampuan tim kampanye dalam menerjemahkan kekuatan politik lebih menentukan kemenangan.
“Ini adalah fakta demokrasi saat ini. Saat pemungutan suara, kapasitas dan kualitas para calon itu tidak penting. Yang paling menentukan adalah kinerja tim dan jaringan di lapangan,” terangnya.
Kendati begitu, terang Trijanto, bukan berarti debat publik tidak penting. Sebab, ada sebagian masyarakat terdidik di Bumi Penataran yang masih berpegang pada prinsip rasionalitas dalam memilih calon pemimpin.
“Mekipun jumlahnya hanya sekitar 20 persen dari total pemilih, paling tidak mereka adalah pemilih yang menggunakan nalar kritisnya dalam menggunakan suara,” terangnya.
Trijanto mengakui, 20 persen dari jumlah pemilih bukan angka yang kecil. Menurut dia, para paslon harus berani tampil beda sepanjang masa kampanye.
Misalnya tidak hanya menampilkan gambar dan nomor urut pada alat peraga kampanye (APK), tapi juga memberikan informasi lebih mendalam untuk menarik perhatian dan minat pemilih.
Di lokasi terpisah, Akademisi Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Blitar, Supriarno mengatakan, tiap paslon sangat paham karakter masyarakat. Melalui jaringan dan tim masing-masing, mereka akan melakukan pengondisian pemilih untuk mengeruk suara.
“Praktik pilkada sekarang ini bukan lagi perang gagasan, melainkan pengondisian. Memang ironis, tapi faktanya memang begitu,” katanya.
Sejak awal, kata dia, masyarakat tidak diberi kebebasan dalam menentukan pilihan. Gambar para paslon yang nanti muncul dalam surat suara adalah pilihan partai politik yang notabene juga melahirkan undang-undang dan regulasi dalam pesta demokrasi.
Hal ini secara tidak langsung juga memicu pola-pola pemenangan yang tidak sehat. Misalnya dengan menerapkan money politic untuk menarik perhatian dan suara masyarakat. Namun, hal itu adalah upaya yang wajar untuk meningkatkan peluang kemenangan pada pesta demokrasi.
“Jadi sebenarnya tidak ada kebebasan memilih, karena masyarakat dipaksa untuk memilih calon-calon yang sudah ditentukan,” pungkasnya. (hai/c1/ady)
Editor : Jihan Wahida Rahma Salsabila