BLITAR KAWENTAR - Kehadiran Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam kabinet Prabowo Subianto bukan sekadar pergantian biasa. Di balik penunjukannya, terdapat strategi politik yang rumit untuk mengimbangi kekuatan besar Danantara dan menghadapi jaringan mafia di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Presiden Prabowo Subianto dikenal mahir dalam mengelola konflik internal untuk memperkuat kekuasaannya. Sepanjang satu tahun pemerintahannya, berbagai isu kontroversial seperti Indonesia gelap, kabur dulu, hingga pagar laut tidak menyasar langsung ke Prabowo. Hal ini bukan kebetulan, melainkan hasil perhitungan taktis yang matang.

Strategi utama Prabowo adalah memelihara konflik terkendali di lingkaran dalamnya. Contohnya, Prabowo menempatkan dua tokoh yang berseberangan, Dasco Padasco dan Sufmi Dasco Ahmad dalam ring terdalamnya. Kedua pejabat dengan latar belakang militer yang berbeda (praktisi versus teoretikus) ini sengaja dibiarkan bersaing, namun tetap terikat pada kekuasaan Prabowo. Hasilnya, keduanya menjadi bergantung kepada presiden dan dapat dikendalikan.

Baca Juga: Nasib Pemkot Blitar Ketika Dana Transfer Pusat Dipangkas Ratusan Miliar, DPRD: Siap Seleksi Ketat Program

Pola serupa terlihat dalam pengelolaan kubu pro dan anti-Jokowi. Prabowo bahkan merekrut Rocky Gerung melalui Dasco untuk menyerang kubu Jokowi, sementara tetap mempertahankan orang-orang dekat Jokowi di pemerintahannya. Dua kubu yang bertentangan ini sama-sama membutuhkan Prabowo, sehingga memperkuat posisi presiden.

Pembentukan Danantara pada Februari lalu menciptakan entitas raksasa yang mengelola ratusan BUMN dengan aset mencapai ribuan triliun rupiah. Ide Danantara sebenarnya sudah diusulkan sejak era Jokowi, namun baru terealisasi di masa Prabowo yang dianggap sebagai presiden paling melek ekonomi sejak reformasi.

Namun, besarnya kekuatan Danantara menimbulkan dilema. BUMN selama ini dikenal sebagai sarang mafia dan koruptor. Ketika Danantara mengumpulkan aset dan keuntungan dari BUMN-BUMN tersebut, dikhawatirkan entitas ini akan menjadi monster yang tidak terkendali dan berpotensi menggerus kekuasaan Prabowo sendiri.

Baca Juga: Rahasia Analisis Bisnis: Cara Menilai Perusahaan Sebelum Investasi

Untuk mengimbangi kekuatan Danantara, Prabowo memilih Kementerian Keuangan sebagai tandingannya. Berbeda dengan era Jokowi di mana Kementerian Keuangan masih berada di bawah Menteri Koordinator, kini Kementerian Keuangan langsung berada di bawah Prabowo. Ini memberikan akses dan kekuatan yang jauh lebih besar.

Setelah Sri Mulyani mengundurkan diri akibat tekanan berkelanjutan, Purbaya Yudhi Sadewa ditunjuk sebagai Menteri Keuangan. Sejak awal, Purbaya melancarkan serangan bertubi-tubi terhadap Danantara dan BUMN. Ia secara transparan membuka fakta-fakta yang selama ini tertutup, seperti dugaan pembakaran kilang Pertamina oleh mafia internal untuk memaksa impor yang menguntungkan mereka.

Purbaya juga mengancam akan mengejar 200 penunggak pajak besar dan menarik dana yang ada di luar negeri. Gerakannya cepat, strategis, dan taktis. Namun, analisis menunjukkan bahwa langkah-langkah ini lebih berfokus pada jangka pendek, sementara dampak jangka panjangnya masih belum jelas.

Baca Juga: Mahfud MD Ungkap Perbedaan Gaya Kepemimpinan Jokowi, SBY, dan Prabowo

Kementerian Keuangan memiliki kekuatan luar biasa: mengendalikan fiskal dan moneter, memegang pajak yang menyumbang 80 persen pendapatan negara, serta mengatur anggaran seluruh kementerian. Ditambah dengan "bazar" atau kemampuan mengendalikan opini publik yang kuat, Kementerian Keuangan menjadi tandingan yang sepadan untuk Danantara.

Benturan antara Kementerian Keuangan dan Danantara sebenarnya adalah pertarungan antara birokrat dan mafia. Kementerian Keuangan dipenuhi birokrat yang meskipun lamban, lebih teratur. Sementara Danantara dan BUMN menjadi basis operasi mafia yang meskipun korup, namun lebih cekatan dalam menyelesaikan pekerjaan.

Pemerintah, menurut analisis, membutuhkan keduanya. Birokrat untuk legitimasi administratif, dan mafia untuk efektivitas eksekusi, meskipun dengan harga yang mahal. Kedua kekuatan ini kini dibenturkan secara terbuka oleh Prabowo.

Baca Juga: Rocky Gerung Kritik Pengangkatan Adian Napitupulu: Prabowo Tidak Paham Demokrasi

Meski mendapat dukungan publik yang besar, posisi Purbaya tidak aman. Utang jatuh tempo Indonesia yang mencapai 800 triliun dan harus dibayar sekitar Mei 2026 akan memaksa pemerintah melakukan efisiensi besar-besaran. Anggaran daerah, pendidikan, dan berbagai sektor akan dipotong, menciptakan gejolak sosial.

Mafia migas, yang dikenal sebagai yang terkuat bahkan di tingkat global, memiliki jaringan media dan kemampuan mobilisasi massa. Mereka bisa membiayai demonstrasi besar-besaran seperti yang terjadi sebelumnya. Jika situasi ekonomi memburuk di pertengahan 2026, Purbaya bisa menjadi sasaran kemarahan rakyat yang dimanipulasi oleh mafia.

Prediksi terburuk, Purbaya bisa digulingkan antara Juni-September 2026 melalui demonstrasi masif, bahkan dengan kekerasan terhadap dirinya. Ini adalah risiko yang dihadapi seorang menteri yang berani melawan sistem korup yang sudah mengakar puluhan tahun.

Baca Juga: Rocky Gerung dan Mahfud MD: Dua Tokoh yang Kerap Berseberangan Pendapat di Ruang Publik

Penunjukan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan adalah bagian dari strategi besar Prabowo untuk menyeimbangkan kekuatan dalam pemerintahannya. Pertarungan antara Kementerian Keuangan dan Danantara, antara birokrat dan mafia, adalah konflik yang sengaja dipelihara untuk memperkuat posisi presiden. Namun, perjuangan Purbaya melawan mafia BUMN penuh risiko, dan nasibnya di tahun 2026 masih menjadi tanda tanya besar. (*)

 

Editor : M. Subchan Abdullah