BLITAR KAWENTAR – DPRD Kabupaten Blitar melaksanakan rapat paripurna penyampaian laporan hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Blitar tahun 2025 yang digelar kemarin (24/4). Melalui panitia khusus (pansus), dewan memberikan sedikitnya 20 rekomendasi yang harus segera ditindaklanjuti pemerintah daerah.
Sekretaris Pansus LKPj DPRD Kabupaten Blitar, Anshori Baidlowi mengatakan, rekomendasi tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi dan infrastruktur. Salah satunya terkait optimalisasi kinerja pembangunan dengan memanfaatkan dukungan pemerintah provinsi dan pusat.
Baca Juga: Polisi Ringkus Dua Pelaku Curanmor 11 TKP di Blitar hingga Kediri, Begini Modus Kejahatannya
“Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama inspektorat harus mengembangkan sistem audit yang tidak hanya berbasis akuntansi, tetapi juga mampu mengukur capaian nyata dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujar Anshori, saat menyampaikan laporan hasil pembahasan LKPj di depan anggota dewan dan Bupati Blitar serta Wakil Bupati Blitar, kemarin (24/4).
Dia melanjutkan, bappeda diminta menyusun target pembangunan dengan angka tunggal agar memudahkan evaluasi dokumen perencanaan seperti RKPD dan RPJMD. Efisiensi program, termasuk pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, juga menjadi perhatian.
Pada sektor pendidikan, tingginya angka anak tidak sekolah (ATS) menjadi pekerjaan rumah bagi dinas pendidikan. DPRD mendorong kolaborasi dengan Kementerian Agama serta perubahan pola pikir masyarakat agar tidak lagi mengutamakan anak bekerja dibandingkan bersekolah.
Baca Juga: Rekomendasi Mobil Bekas 70-80 Jutaan Terbaik, Avanza Generasi Pertama Jadi Primadona!
Tidak hanya itu, pemerataan akses pendidikan juga harus diperhatikan, termasuk antara sekolah umum dan madrasah.
"Pada sektor kesehatan, kami memperhatikan minimnya dokter spesialis di RSUD. Pemerintah daerah diminta meningkatkan fasilitas dan kualitas layanan agar mampu bersaing dengan rumah sakit swasta yang dinilai lebih diminati masyarakat,” ungkapnya.
Tak hanya itu, DPRD juga mendorong pengembangan agroindustri sebagai bentuk hilirisasi sektor pertanian dan peternakan, peningkatan pelayanan perizinan oleh PUPR, hingga optimalisasi retribusi pasar oleh disperindag untuk mencegah kebocoran.
Baca Juga: Ingin Mobil Bekas Berkualitas di 2026? Ini 8 Pilihan Terbaik dengan Durabilitas Tinggi
Rekomendasi lainnya meliputi digitalisasi pajak oleh bapenda yang ditargetkan rampung pada 2027, pembangunan cold storage di Blitar selatan, serta penguatan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk menghadapi fluktuasi ekonomi global.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, mengapresiasi kinerja pansus yang telah menyelesaikan pembahasan LKPj tepat waktu. Menurutnya, rekomendasi tersebut harus segera ditindaklanjuti agar tidak hanya menjadi dokumen formalitas.
“Ada sekitar 20 poin rekomendasi yang harus segera dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Ini penting untuk perbaikan pembangunan ke depan,” ujarnya.
Baca Juga: 7 Mobil Terbaik Rp80 Jutaan yang Minim Drama dan Irit Biaya, Nomor 3 Jadi Favorit Anak Muda!
Untuk memastikan implementasi berjalan optimal, DPRD juga mengusulkan evaluasi berkala setiap tiga bulan. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan rekomendasi dapat terpantau secara berkelanjutan.
”Dengan evaluasi triwulan, kita bisa memastikan program berjalan sesuai target dan tidak berhenti di atas kertas,” pungkasnya.(jar/c1/sub)
Editor : M. Subchan Abdullah