PPPK Paruh Waktu 2027 Jadi Sorotan, Gaji hingga Status Dibahas Kemendagri

JAKARTA - PPPK Paruh Waktu 2027 menghadapi tantangan besar seiring penerapan penuh aturan batas belanja pegawai pemerintah daerah. Ketentuan yang membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD dikhawatirkan memengaruhi kemampuan sejumlah daerah dalam membayar pegawai.

Kekhawatiran itu menjadi salah satu alasan Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia melakukan pertemuan dengan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri pada 3 Juni 2026. Pertemuan tersebut membahas solusi agar persoalan anggaran tidak berujung pada ketidakpastian nasib PPPK Paruh Waktu 2027.

Dalam pertemuan itu, sejumlah opsi dibicarakan, mulai dari kemungkinan relaksasi aturan anggaran, mekanisme pembayaran gaji, hingga wacana pengalihan beban gaji ke pemerintah pusat. Selain itu, status kepegawaian dan perlindungan dari PHK juga menjadi pembahasan penting.

Baca Juga: Waspada Jambret dan Curanmor, Polisi Imbau Warga Hindari Main Ponsel saat Berkendara

Mengapa Anggaran Daerah Jadi Masalah?

Persoalan bermula dari ketentuan UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) Tahun 2022. Aturan tersebut menetapkan batas belanja pegawai daerah maksimal 30 persen dari total APBD.

Ketentuan itu akan berlaku penuh pada 2027. Masalahnya, masih ada pemerintah daerah yang porsi belanja pegawainya disebut melebihi batas tersebut.

Pemda kemudian harus melakukan penyesuaian anggaran agar ketentuan dapat dipenuhi. Namun, kemampuan fiskal setiap daerah berbeda. Daerah dengan ruang fiskal terbatas berpotensi menghadapi tekanan lebih besar dalam membiayai kebutuhan pegawai.

Situasi tersebut kemudian memunculkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu. Jika tidak ada solusi, penyesuaian anggaran berpotensi ikut berdampak terhadap tenaga kerja yang selama ini berada di lingkungan pemerintah daerah.

Tujuh Poin Jadi Bahan Perjuangan

Sekjen DPP Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia Rini Antika menyebut pertemuan dengan Kemendagri memberikan banyak informasi yang dapat menjadi arah perjuangan organisasi.

Salah satu poinnya adalah pemerintah akan terus memantau penerapan batas belanja pegawai 30 persen. Kemendagri juga disebut memahami bahwa penerapan aturan tersebut dapat menjadi tantangan bagi sejumlah daerah.

Karena itu, muncul pembahasan mengenai relaksasi UU HKPD. Pelonggaran dapat menjadi salah satu cara memberikan waktu atau ruang fiskal bagi daerah untuk menyesuaikan kondisi anggarannya.