PPPK Paruh Waktu 2027 Hadapi Batas Anggaran 30 Persen, Ini 7 Poin Hasil dengan Kemendagri
JAKARTA - PPPK Paruh Waktu 2027 menjadi salah satu kelompok yang ikut terdampak persoalan penyesuaian anggaran pemerintah daerah. Ketentuan mengenai batas belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD akan berlaku penuh pada 2027, sementara masih ada daerah yang belanja pegawainya berada di atas batas tersebut.
Situasi ini memunculkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan pekerjaan dan pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu. Jika pemerintah daerah harus melakukan penghematan besar untuk memenuhi ketentuan tersebut, tenaga kerja daerah dikhawatirkan ikut terkena dampaknya.
Untuk membahas persoalan itu, Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia bertemu dengan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri pada 3 Juni 2026. Pertemuan tersebut menghasilkan tujuh poin pembahasan yang menyentuh persoalan anggaran, gaji, status kepegawaian, hingga perlindungan dari PHK.
Baca Juga: Mutasi Kapolda Sulut, Brigjen Yudo Hermanto Dipercaya Gantikan Irjen Roy Langi
Batas 30 Persen Jadi Sumber Kekhawatiran
Ketentuan batas belanja pegawai berkaitan dengan UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) Tahun 2022. Dalam materi yang dibahas, pemerintah daerah diwajibkan menjaga belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD.
Aturan tersebut akan diterapkan penuh pada 2027. Persoalannya, kondisi fiskal pemerintah daerah tidak sama. Ada daerah yang memiliki kemampuan anggaran lebih terbatas, sedangkan kebutuhan untuk membiayai pegawai dan pelayanan publik tetap besar.
Karena itu, penyesuaian menuju batas 30 persen menjadi tantangan tersendiri. Kekhawatiran terbesar muncul ketika pengurangan belanja dilakukan dengan memangkas kebutuhan tenaga kerja.
Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia kemudian membawa persoalan tersebut dalam pertemuan dengan Kemendagri. Sekjen DPP Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia Rini Antika menyebut pihaknya memperoleh banyak informasi dari pertemuan tersebut yang kemudian menjadi arah perjuangan organisasi.
Tujuh Poin Penyelesaian PPPK
Salah satu poin yang dibahas adalah pemerintah akan terus memantau pelaksanaan batas belanja pegawai. Di sisi lain, muncul pembahasan mengenai kemungkinan relaksasi terhadap ketentuan UU HKPD.
Relaksasi diharapkan dapat memberikan ruang bagi pemerintah daerah yang masih kesulitan memenuhi batas belanja pegawai. Bentuk dan mekanismenya masih menjadi pembahasan sehingga belum dapat disebut sebagai keputusan final.
Poin berikutnya berkaitan dengan cara penganggaran gaji PPPK Paruh Waktu. Dalam pertemuan tersebut dibahas opsi untuk mengalokasikan pembayaran melalui pos barang dan jasa.
