PPPK Paruh Waktu 2027 Terancam Anggaran Daerah, Ini 7 Solusi yang Dibahas Kemendagri
JAKARTA - PPPK Paruh Waktu 2027 masih menghadapi persoalan serius terkait kemampuan anggaran pemerintah daerah. Penerapan penuh batas belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD pada 2027 membuat nasib ribuan hingga jutaan pekerja di daerah menjadi perhatian.
Kekhawatiran tersebut mendorong Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia bertemu dengan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri pada 3 Juni 2026. Pertemuan ini membahas langkah yang dapat ditempuh agar persoalan anggaran tidak berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK).
Dari pertemuan tersebut muncul tujuh poin penting yang berkaitan dengan penganggaran, pembayaran gaji, status kepegawaian, hingga kepastian PPPK Paruh Waktu sebagai bagian dari aparatur sipil negara (ASN).
Baca Juga: Mutasi Kapolda Sulut, Brigjen Yudo Hermanto Dipercaya Gantikan Irjen Roy Langi
Batas Belanja Pegawai Jadi Tantangan
Persoalan utama berasal dari ketentuan UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) Tahun 2022. Dalam aturan tersebut, belanja pegawai daerah dibatasi maksimal 30 persen dari total APBD.
Ketentuan itu akan berlaku penuh pada 2027. Sementara itu, masih terdapat daerah yang porsi belanja pegawainya disebut berada di atas batas tersebut.
Pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian agar anggaran sesuai ketentuan. Masalahnya, kemampuan fiskal masing-masing daerah berbeda. Jika ruang anggaran semakin sempit, pembayaran terhadap pegawai menjadi salah satu persoalan yang harus segera dicarikan jalan keluar.
Kondisi tersebut kemudian menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan pekerjaan PPPK Paruh Waktu. Sebab, pengurangan anggaran secara besar-besaran dikhawatirkan dapat berdampak terhadap tenaga kerja di daerah.
Kemendagri Bahas Relaksasi Aturan
Dalam pertemuan 3 Juni 2026, Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia mendapatkan sejumlah informasi dari Kemendagri. Sekjen DPP Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia Rini Antika menyebut informasi dari pertemuan tersebut menjadi arah bagi perjuangan organisasi.
Salah satu pembahasan berkaitan dengan penerapan batas belanja pegawai 30 persen. Pemerintah disebut akan terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaannya.
Selain itu, terdapat pembahasan mengenai kemungkinan relaksasi UU HKPD. Pelonggaran aturan tersebut diharapkan dapat memberikan ruang bagi pemerintah daerah yang menghadapi keterbatasan kemampuan fiskal.
