BLITAR KAWENTAR – Di balik urgensi perlindungan lahan pertanian, program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kabupaten Blitar masih membentur tembok tebal bernama birokrasi dan regulasi.
Selain kendala anggaran daerah, belum adanya aturan khusus di tingkat daerah serta rumitnya pendaftaran data petani menjadi pemicu utama rendahnya serapan program perlindungan ini.
Penelaah Teknik Kebijakan DKPP Kabupaten Blitar, Nando Gumelang Aldiansyah P, mengungkapkan bahwa salah satu hambatan teknis yang paling krusial adalah proses pendataan CPCL (Calon Petani Calon Lahan).
Tanpa akurasi data ini, bantuan premi dari pemerintah pusat maupun provinsi tidak dapat dikucurkan ke lahan petani.
Baca Juga: Pemkot Blitar Gelontorkan THR Lebaran untuk ASN Capai Rp20 Miliar
"Masalah pendaftaran CPCL ini sering kali menjadi kendala di lapangan. Bahkan pada tahun kemarin, belum ada asuransi yang cair. Meski ada pendaftaran untuk musim tanam terakhir, prosesnya memang membutuhkan ketelitian data yang tinggi," ujar Nando.
Selain masalah data, kekosongan payung hukum di tingkat daerah juga menjadi catatan serius.
Saat ini, Pemkab Blitar hanya melakukan upaya antisipasi yang sifatnya membantu sisa premi petani, namun hal itu belum diperkuat dengan regulasi yang mengikat.
"Memang ada antisipasi untuk membantu sisa premi, tapi sampai saat ini belum ada aturan khusus atau regulasi tetap di daerah yang mengatur hal tersebut," tambahnya.
Kondisi ini diperparah dengan fakta bahwa minat mandiri dari petani masih nol persen. Padahal, dari total premi sebesar Rp180.000 per hektar, petani hanya dibebankan biaya swadaya sebesar Rp36.000, sementara Rp144.000 sisanya sudah ditanggung subsidi pemerintah pusat.
