Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Perubahan APBD 2026 Dikebut, Dewan Blitar Minta September Sudah Ditetapkan agar Program Tak Terlamba

M
Pembahasan Perubahan APBD 2026 Kabupaten Blitar menjadi perhatian DPRD untuk memastikan program dan anggaran dapat direalisasikan tepat waktu hingga akhir tahun.
Pembahasan Perubahan APBD 2026 Kabupaten Blitar menjadi perhatian DPRD untuk memastikan program dan anggaran dapat direalisasikan tepat waktu hingga akhir tahun.

Advertisement

BLITAR KAWENTAR – Pembahasan Perubahan APBD 2026 Kabupaten Blitar terus dikebut. DPRD Kabupaten Blitar berharap perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tersebut dapat ditetapkan paling lambat September 2026. Langkah itu dinilai penting agar organisasi perangkat daerah (OPD) masih memiliki waktu yang cukup untuk merealisasikan program dan kegiatan hingga akhir tahun.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Blitar, Lutfi Aziz, mengatakan percepatan penetapan Perubahan APBD 2026 diperlukan karena tahun anggaran sudah memasuki penghujung tahun. Semakin cepat perubahan anggaran ditetapkan, semakin panjang pula waktu yang tersedia bagi OPD untuk melaksanakan program yang telah direncanakan.

“Paling tidak September ini harus sudah ditetapkan. Dengan begitu masih ada waktu sekitar tiga bulan untuk merealisasikan anggaran perubahan,” kata Lutfi.

Pembahasan Perubahan Anggaran Masuk Tahap Legislatif

Saat ini, pembahasan perubahan anggaran Kabupaten Blitar telah memasuki tahapan legislatif. Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026 sebelumnya telah disampaikan Bupati Blitar kepada DPRD dalam rapat paripurna pada akhir Agustus 2026.

Advertisement

Dokumen tersebut selanjutnya menjadi dasar pembahasan lebih lanjut antara DPRD dan pemerintah daerah. Dewan akan mencermati berbagai program dan kegiatan yang direncanakan masuk dalam perubahan APBD, termasuk kesiapan perangkat daerah dalam merealisasikannya.

Lutfi menyebut pembahasan perubahan anggaran yang berlangsung menjelang akhir tahun bukan hanya terjadi di Kabupaten Blitar. Sejumlah daerah lain juga menghadapi kondisi serupa. Namun, menurutnya, setiap daerah mempunyai karakter program, kebijakan, serta kemampuan pelaksanaan yang berbeda.

Karena itu, pola realisasi anggaran antara satu daerah dengan daerah lainnya tidak bisa disamakan.

“Memang bukan hanya Kabupaten Blitar yang mengalami kondisi seperti ini. Daerah lain juga ada yang sama. Tetapi program dan kebijakannya kan berbeda, sehingga realisasinya juga pasti berbeda,” ujarnya.

Infrastruktur Masih Jadi Perhatian

Advertisement

Artikel Terkait

Dana Pilkada 2029 Mulai Disiapkan Pemkot Blitar, Rp 10 Miliar Diusulkan Masuk APBD 2027 tapi Terganjal Aturan

Dana Pilkada 2029 Mulai Disiapkan Pemkot Blitar, Rp 10 Miliar Diusulkan Masuk APBD 2027 tapi Terganjal Aturan

Dana Pilkada 2029 mulai disiapkan Pemkot Blitar. Rp 10 miliar diusulkan pada APBD 2027, namun masih terganjal dasar hukum.

APBD Jawa Barat 2026 Tembus Rp30,1 Triliun, Dedi Mulyadi Sebut Target Pendapatan 'Nekat' Demi Percepatan Pembangunan

APBD Jawa Barat 2026 Tembus Rp30,1 Triliun, Dedi Mulyadi Sebut Target Pendapatan 'Nekat' Demi Percepatan Pembangunan

APBD Jawa Barat 2026 mencapai Rp30,1 triliun. Dedi Mulyadi optimistis target pendapatan ambisius dapat tercapai lewat kerja keras dan sinergi.

Cuaca Ekstrem Ancam Pertanian Blitar, DKPP Petakan Lahan Rawan Banjir

Cuaca Ekstrem Ancam Pertanian Blitar, DKPP Petakan Lahan Rawan Banjir

Cuaca ekstrem mengancam pertanian Blitar. DKPP petakan wilayah rawan banjir untuk mengantisipasi gagal panen.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer