Jadwal Penetapan NI PPPK Tidak Serentak, Begini Cara Cek Progresnya di BKN

Jadwal penetapan NI PPPK (Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) tidak ditetapkan dalam satu tanggal yang berlaku secara nasional. Waktu penerbitannya bergantung pada gelombang seleksi, kelengkapan dokumen peserta, serta proses pengusulan yang dilakukan masing-masing instansi kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Karena itu, peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi belum tentu memperoleh NI PPPK pada waktu bersamaan. Perbedaan kecepatan verifikasi berkas dan pengajuan usulan dari instansi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi proses penetapan.
Peserta dapat memantau perkembangan pengusulan melalui layanan Monitoring Layanan SIASN atau MOLA BKN. Layanan tersebut membantu memantau proses administrasi kepegawaian, termasuk perkembangan usulan yang sedang diproses oleh BKN.
Baca Juga: Selingkuhi Istri TNI, Polisi di Blitar Dipecat tak Hormat, Begini Awal Terbongkarnya
Tidak Ada Satu Tanggal Penetapan NI PPPK
Penetapan NI PPPK merupakan tahapan penting setelah peserta dinyatakan lulus seleksi dan menyelesaikan pemberkasan. Namun, prosesnya tidak langsung selesai setelah peserta mengunggah dokumen melalui portal SSCASN.
Instansi terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen. Setelah proses verifikasi selesai, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pihak yang berwenang mengajukan usulan penetapan NI PPPK kepada BKN melalui sistem kepegawaian.
BKN kemudian memeriksa data dan persyaratan administrasi yang diajukan. Apabila dokumen memenuhi ketentuan, proses dapat dilanjutkan dengan penerbitan Pertimbangan Teknis (Pertek) penetapan NI PPPK.
Sementara itu, apabila terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian dokumen, usulan dapat dikembalikan kepada instansi untuk diperbaiki. Kondisi tersebut membuat waktu penyelesaian setiap peserta bisa berbeda.
Tahapan dari Pengisian DRH hingga Penerbitan SK
Ada beberapa tahapan yang perlu dilalui peserta sebelum resmi diangkat menjadi PPPK. Tahap pertama dimulai setelah peserta dinyatakan lulus dan diminta mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH).
Peserta kemudian mengunggah dokumen persyaratan melalui SSCASN sesuai petunjuk instansi. Dokumen tersebut menjadi dasar pemeriksaan administrasi sebelum instansi mengajukan usulan penetapan nomor induk kepada BKN.
Selanjutnya, BKN memeriksa berkas yang masuk. Hasil pemeriksaan dapat menunjukkan status memenuhi syarat (MS), belum memenuhi syarat atau perlu perbaikan (BTS), maupun tidak memenuhi syarat (TMS), sesuai hasil verifikasi dan ketentuan yang berlaku.



