Penetapan NI PPPK 2026 Bisa Berbeda Tiap Daerah, Peserta Perlu Cek Status Berkas

Jadwal penetapan NI PPPK menjadi perhatian peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi dan menyelesaikan pemberkasan. Namun, peserta perlu memahami bahwa penerbitan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tersebut tidak berlangsung serentak. Waktunya bergantung pada proses verifikasi dokumen, pengajuan usulan oleh instansi, serta pemeriksaan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Artinya, peserta dari satu instansi bisa memperoleh kepastian NI PPPK lebih dahulu dibandingkan peserta dari instansi lain. Bahkan, peserta dalam instansi yang sama dapat mengalami perbedaan progres apabila terdapat berkas yang perlu diperbaiki.
Karena itu, belum tepat jika beredar satu tanggal penetapan NI PPPK yang diklaim berlaku untuk seluruh peserta secara nasional. Setiap pelamar perlu memantau perkembangan berdasarkan jalur seleksi dan instansi tempat mereka melamar.
Penetapan NI PPPK Menunggu Usulan Instansi
Setelah pengumuman kelulusan, peserta wajib menyelesaikan pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan mengunggah dokumen persyaratan melalui portal SSCASN. Tahapan ini menjadi bagian penting sebelum instansi mengajukan usulan penetapan nomor induk kepada BKN.
Instansi kemudian memeriksa kesesuaian data dan kelengkapan dokumen peserta. Apabila seluruh persyaratan telah dinyatakan sesuai, instansi dapat meneruskan usulan penetapan NI PPPK melalui layanan kepegawaian BKN.
Dalam proses tersebut, peran instansi cukup menentukan. BKN pada 2025 pernah mengingatkan instansi pemerintah agar tidak menunda pengisian DRH dan segera melakukan verifikasi supaya pengusulan NI PPPK dapat diselesaikan sesuai tahapan.
Setelah usulan diterima, BKN melakukan pemeriksaan administrasi dan kesesuaian data peserta. Hasil pemeriksaan inilah yang menentukan apakah berkas dapat dilanjutkan menuju penerbitan Pertimbangan Teknis atau Pertek.
Arti Status MS, BTS, dan TMS
Peserta perlu memperhatikan status berkas selama proses penetapan berlangsung. Status tersebut dapat memberikan gambaran mengenai hasil pemeriksaan administrasi dan langkah yang perlu dilakukan selanjutnya.
Status MS berarti berkas memenuhi syarat sehingga dapat diproses lebih lanjut oleh BKN. Apabila seluruh persyaratan telah sesuai, BKN dapat menerbitkan Pertek sebagai dasar bagi instansi untuk melanjutkan pengangkatan.



