Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sertifikat Tanah 2026 Gratis, Ternyata Hanya 3 Kelompok Ini yang Bisa Mendapatkannya

A
Petugas ATR/BPN Madiun menjelaskan kriteria penerima sertifikat gratis.
Petugas ATR/BPN Madiun menjelaskan kriteria penerima sertifikat gratis.

Advertisement

BLITAR KAWENTAR - Program sertifikat tanah 2026 menjadi perhatian masyarakat, terutama mereka yang memiliki rumah tetapi belum mempunyai sertifikat tanah. Pemerintah menyiapkan program sertifikasi tanah secara gratis yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR dengan kriteria tertentu.

Program tersebut merupakan hasil kolaborasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau BPN dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Targetnya menjangkau 8 juta masyarakat secara bertahap hingga 2028.

Namun, program sertifikat tanah gratis ini tidak berlaku untuk seluruh masyarakat. Ada kelompok tertentu yang menjadi sasaran program. Menteri ATR sekaligus Kepala BPN Nusron Wahid menjelaskan, program tersebut diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi persyaratan.

Setidaknya terdapat tiga kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program sertifikat tanah gratis tersebut.

Kelompok pertama adalah masyarakat yang pernah menerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS. Program tersebut juga dikenal masyarakat sebagai program bedah rumah pemerintah.

Advertisement

Berdasarkan data yang disampaikan dalam penjelasan program, terdapat sekitar 1,4 juta penerima BSPS sepanjang 2015 hingga 2024. Dari jumlah tersebut, masih ada sekitar 1,1 juta rumah yang belum memiliki sertifikat tanah.

Kelompok penerima BSPS inilah yang disebut menjadi prioritas utama dalam program sertifikasi tersebut.

Bagi masyarakat yang pernah mendapatkan bantuan program perumahan pemerintah, sertifikasi tanah menjadi bagian penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap rumah yang telah ditempati.

Kelompok kedua adalah masyarakat yang membeli rumah melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP.

Namun, ada ketentuan khusus yang perlu diperhatikan. Fasilitas gratis tersebut hanya berlaku untuk peningkatan status hak guna bangunan atau HGB menjadi sertifikat hak milik atau SHM atas nama pemilik rumah.

Advertisement

Artikel Terkait

Berkontribusi dalam Pengembangan Geotermal di Indonesia, Kementerian ATR/BPN Dapat Penghargaan dari

Berkontribusi dalam Pengembangan Geotermal di Indonesia, Kementerian ATR/BPN Dapat Penghargaan dari

Penghargaan “Outstanding Government Collaboration” yang diraih Kementerian ATR/BPN diberikan dalam rangkaian The 10th Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) 2026.

HUT ke-81 RI, ATR/BPN Luncurkan 3 Transformasi Layanan Pertanahan: Ada Target 10 Hari

HUT ke-81 RI, ATR/BPN Luncurkan 3 Transformasi Layanan Pertanahan: Ada Target 10 Hari

HUT ke-81 RI, ATR/BPN meluncurkan 3 transformasi layanan pertanahan. Pengukuran maksimal 7 hari dan balik nama ditargetkan 10 hari.

Umpan Balik Penilaian Kompetensi, Proses Penentuan Arah Pengembangan Pegawai Kementerian ATR/BPN

Umpan Balik Penilaian Kompetensi, Proses Penentuan Arah Pengembangan Pegawai Kementerian ATR/BPN

Penilaian kompetensi dilakukan terhadap setiap pegawai negeri sipil (PNS) di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Penilaian diambil saat Pelatihan Dasar (Latsar)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer