BPJS Ketenagakerjaan dari Pemerintah Tetap Bisa Terima Bansos, Ini Dasar Penilaiannya
JAKARTA - BPJS Ketenagakerjaan dari Pemerintah tidak otomatis membuat seseorang kehilangan kesempatan menerima bantuan sosial (bansos). Anggapan bahwa peserta jaminan sosial ketenagakerjaan tidak dapat memperoleh bansos ditegaskan tidak benar.
Penjelasan tersebut disampaikan melalui unggahan resmi Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Sosial, serta BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana disebut dalam informasi yang dibahas. Pemerintah menegaskan status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bukan penentu utama seseorang berhak atau tidak mendapatkan bantuan sosial.
Dengan kata lain, masyarakat yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan tetap dapat memperoleh bansos apabila memenuhi kriteria yang ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi keluarga dan hasil pendataan pemerintah.
Hal ini penting karena kepesertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan memang mencakup berbagai kelompok pekerja. Status tersebut tidak secara otomatis menggambarkan kondisi ekonomi sebuah rumah tangga.
Penghasilan Keluarga Ikut Dinilai
Dalam informasi yang disampaikan, pemerintah menjelaskan bahwa penerima bantuan sosial ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi keluarga. Salah satu indikator yang digunakan adalah penghasilan per kapita.
Penghasilan per kapita dihitung dari total pendapatan seluruh anggota keluarga yang kemudian dibagi dengan jumlah anggota keluarga. Perhitungan tersebut menjadi salah satu gambaran mengenai kondisi ekonomi rumah tangga.
Dalam transkrip disebutkan, apabila penghasilan per kapita berada di atas kisaran sekitar Rp1 juta hingga Rp1,2 juta per orang, keluarga tersebut berpotensi tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan sosial.
Artinya, penilaian penerima bansos tidak hanya melihat satu status administratif. Kondisi ekonomi rumah tangga menjadi bagian penting dalam proses penentuan.
Sistem pendataan yang disebut dalam informasi tersebut adalah portal Perlinsos Digital. Melalui sistem tersebut, kondisi ekonomi rumah tangga dinilai secara lebih menyeluruh.
Karena itu, masyarakat juga diminta memastikan data kependudukan dan kondisi ekonominya telah tercatat secara benar. Ketepatan data diperlukan agar penilaian pemerintah dapat menyesuaikan dengan kondisi masing-masing keluarga.
