Bukan Asal Tunjuk, Begini Proses Menetapkan Tanah Objek Reforma Agraria
BLITAR KAWENTAR - Penetapan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) tidak dilakukan secara sembarangan. Ada sejumlah tahapan yang harus dilalui, mulai dari usulan data, rekomendasi Gugus Tugas Reforma Agraria, telaah, hingga analisis fisik sebelum suatu tanah ditetapkan sebagai objek reforma agraria.
Kasubdit Penetapan Potensi Redistribusi Tanah Mindasari menjelaskan proses tersebut dalam podcast Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Menurut dia, sumber TORA dapat berasal dari kawasan hutan, nonkawasan hutan, maupun tanah hasil penyelesaian konflik agraria.
Untuk sumber dari nonkawasan hutan, sejumlah tanah yang dapat menjadi sumber TORA antara lain tanah hak guna bangunan, hak guna usaha, tanah terlantar, tanah bekas tambang, serta tanah lainnya yang disebut dalam pembahasan reforma agraria.
Selain itu, tanah hasil penyelesaian konflik agraria juga dapat menjadi bagian dari sumber TORA.
Proses penetapannya diawali dengan usulan data calon TORA. Usulan tersebut tidak hanya dapat datang dari pemerintah. Masyarakat, organisasi masyarakat sipil atau CSO, serta pemerintah setempat juga dapat mengusulkan data.
Baca Juga: Kastrasi Gratis Kucing di Blitar Sasar 50 Ekor, Populasi Tembus 1.209 dan Kucing Liar Jadi Perhatian
Setelah data diusulkan, tahapan berikutnya adalah rekomendasi melalui Gugus Tugas Reforma Agraria. Data tersebut kemudian ditelaah sebelum dilakukan analisis lebih lanjut.
“Jadi tidak serampangan begitu saja. Dilakukan telaahan data TORA,” jelas Mindasari dalam podcast tersebut.
Analisis kemudian dilakukan terhadap data dan kondisi fisik tanah. Setelah seluruh proses dilalui, barulah dilakukan penetapan tanah objek reforma agraria yang disertai spasial atau peta bidang/keliling.
