Subsidi 2026 Tetap, Ini Rincian Harga Rumah Berdasarkan Wilayah
JAKARTA - Subsidi 2026 untuk sektor perumahan tetap berjalan dengan batas harga jual rumah subsidi yang tidak mengalami perubahan. Aturan terbaru pemerintah mengenai kriteria rumah umum tapak juga tidak menaikkan batas harga rumah subsidi yang berlaku berdasarkan wilayah.
Ketentuan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nomor 1722/KPTS/M/2026 tentang Kriteria Rumah Umum Tapak dalam Fasilitasi Pemerintah Pusat. Regulasi ini menjadi dasar terbaru dalam penyelenggaraan fasilitas pembiayaan rumah subsidi.
Meski terdapat pembaruan mengenai kriteria rumah umum tapak, pemerintah tetap mempertahankan batas harga jual maksimal yang sebelumnya telah ditetapkan. Artinya, masyarakat yang mencari rumah subsidi masih mengacu pada ketentuan harga berdasarkan wilayah masing-masing.
Untuk wilayah Sumatera dan Jawa, batas harga jual rumah subsidi ditetapkan maksimal Rp166 juta. Nominal tersebut menjadi salah satu batas harga terendah dalam daftar harga rumah subsidi berdasarkan pembagian wilayah.
Sementara itu, rumah subsidi yang berada di Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Mentawai, dan Sulawesi memiliki batas harga jual maksimal Rp173 juta.
Untuk wilayah Kalimantan, batas harga rumah subsidi mencapai Rp182 juta. Adapun DKI Jakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, serta wilayah tertentu di Jawa dan Kalimantan memiliki batas harga jual maksimal Rp185 juta.
Wilayah Papua memiliki batas harga jual rumah subsidi paling tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Harga jual maksimal rumah subsidi di seluruh Papua ditetapkan sebesar Rp240 juta.
Dengan ketentuan tersebut, pembaruan regulasi tidak mengubah batas harga jual rumah subsidi. Perubahan aturan lebih berkaitan dengan penyempurnaan kriteria rumah yang memperoleh fasilitas dari pemerintah pusat.
Selain batas harga, spesifikasi bangunan rumah subsidi juga masih mengacu pada ketentuan sebelumnya. Begitu pula dengan Subsidi Bantuan Uang Muka atau SBUM yang tetap diberikan kepada masyarakat penerima fasilitas pembiayaan perumahan.
Untuk wilayah umum di Indonesia, nilai SBUM yang diberikan sebesar Rp4 juta. Sementara penerima rumah subsidi di Papua memperoleh SBUM lebih besar, yakni Rp10 juta.
