JAKARTA - Pembahasan RAPBN 2027 diminta berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat. Pemerintah menegaskan setiap rupiah dalam anggaran harus memiliki tujuan yang jelas dan setiap kebijakan harus dapat diukur serta dipertanggungjawabkan.
Hal itu disampaikan dalam keterangan pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Pemerintah juga mengajak DPR, DPD RI, lembaga negara, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, pekerja, petani, nelayan, tenaga kesehatan, guru, serta seluruh masyarakat untuk mengawal agenda tersebut bersama-sama.
Pemerintah menekankan pentingnya disiplin dalam pelaksanaan anggaran. Proyek yang memiliki anggaran besar, tetapi hanya memberikan manfaat kecil bagi masyarakat, dinilai tidak boleh terjadi.
Baca Juga: Erita Dwi Anggraini, dari Putri Batik hingga Sukses Rintis Bisnis MUA di Usia Muda
"Setiap rupiah harus memiliki tujuan. Setiap kebijakan harus memiliki ukuran, setiap pejabat harus memiliki pertanggungjawaban," tegas pemerintah dalam pidatonya.
Anggaran Harus Berdampak bagi Masyarakat
Pemerintah juga menyoroti sejumlah kebijakan yang dinilai harus memberikan dampak langsung terhadap perekonomian dan masyarakat. Insentif, misalnya, diharapkan berkaitan dengan penciptaan lapangan pekerjaan baru.
Selain itu, investasi disebut tidak cukup hanya menghadirkan modal. Pemerintah menginginkan adanya transfer teknologi sehingga investasi memberikan manfaat yang lebih luas.
Baca Juga: Stok Blangko e-KTP Kabupaten Blitar Tinggal 4,7 Ribu Keping, Dispendukcapil Jemput Bola ke Jakarta
Pemerintah juga menegaskan tugas utamanya adalah melindungi rakyat dari berbagai ancaman. Ancaman tersebut tidak hanya berupa bahaya fisik, tetapi juga kemiskinan, pemutusan hubungan kerja, kelaparan, serta keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan.
Karena itu, pemerintah di seluruh tingkatan, mulai pusat hingga daerah dan desa, diminta terus melakukan koreksi serta meningkatkan disiplin dalam menjalankan tugas.
Praktik Korupsi dan Markup Diminta Dihilangkan
Efisiensi anggaran juga menjadi perhatian dalam penyusunan RAPBN 2027. Pemerintah meminta seluruh tingkatan pemerintahan menghilangkan praktik korupsi, penipuan, markup, dan penggelembungan dalam pembelanjaan.
Pemerintah menyatakan akan membentuk satu lembaga yang mengonsolidasikan seluruh pembelanjaan pemerintah. Langkah tersebut ditujukan untuk membuat pengelolaan anggaran lebih efisien.
"Setiap rupiah harus memiliki tujuan," kembali ditekankan dalam pidato tersebut.
Baca Juga: Pendirian SMAN di Kanigoro Pangkas Zonasi, Lahan Eks SDN Satreyan Disiapkan
Pemerintah juga meminta agar berbagai pengeluaran yang dianggap tidak efisien dikurangi. Salah satu yang disoroti adalah anggaran untuk kegiatan perayaan ulang tahun kementerian.
Anggaran Seremoni Diminta Dialihkan
Pemerintah menyebut tidak ada lagi anggaran untuk perayaan ulang tahun kementerian dalam skala besar. Perayaan ulang tahun kementerian dinilai cukup dilakukan secara sederhana di kantor.
Hal serupa diharapkan diterapkan pemerintah daerah. Pemerintah meminta provinsi serta kabupaten dan kota tidak mengalokasikan anggaran untuk perayaan ulang tahun secara besar-besaran.
Baca Juga: Biografi Soekarno, Dari Pahlawan Kemerdekaan hingga Pemimpin yang Penuh Kontroversi
Anggaran tersebut dinilai lebih baik diarahkan untuk kebutuhan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
"Lebih baik perbaiki sekolah, perbaiki rumah sakit, tingkatkan gaji guru daripada seremoni upacara-upacara," ujar pemerintah.
Meski demikian, pemerintah memberikan pengecualian untuk upacara Hari Kemerdekaan yang diselenggarakan secara terpusat. Kegiatan tersebut disebut tetap wajib dilaksanakan.
Pada akhir keterangannya, pemerintah berharap pembahasan RAPBN 2027 dapat berlangsung secara terbuka dan konstruktif serta sepenuhnya berorientasi pada kepentingan rakyat dan bangsa.
Pemerintah juga mengajak seluruh pihak untuk menjalankan agenda tersebut dengan disiplin dan memastikan kebijakan anggaran benar-benar menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Source YouTube KOMPASTV
Editor : Valentyo Samuel Putra Widodo