BLITAR KAWENTAR – Program sekolah gratis untuk jenjang TK hingga SMP di Kota Blitar bakal dievaluasi. Kebijakan yang menyasar seluruh siswa tersebut dinilai masih kurang memperhatikan kondisi ekonomi masing-masing keluarga.
Kalangan legislatif menilai program sekolah gratis belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan. Sebab, siswa dari keluarga mampu maupun kurang mampu sama-sama mendapatkan fasilitas pendidikan gratis.
Ketua Komisi I DPRD Kota Blitar, Agus Zunaedi, mendorong adanya perubahan aturan agar anggaran daerah bisa lebih tepat sasaran. Menurutnya, konsep subsidi silang dapat menjadi salah satu solusi untuk memperbaiki pelaksanaan program tersebut.
Baca Juga: Sekolah Rakyat Gratis Berasrama, Sasar Anak Keluarga Miskin dan Miskin Ekstrem
Dewan Dorong Subsidi Silang
Agus mengatakan, keluarga yang secara ekonomi mampu seharusnya tetap membayar biaya pendidikan. Sementara itu, anggaran yang sebelumnya digunakan untuk membiayai siswa dari keluarga mampu dapat dialihkan untuk membantu siswa yang benar-benar membutuhkan.
“Kalau semua digratiskan tanpa memilah kemampuan warga, ya kurang pas juga. Anaknya pejabat gratis, anaknya dewan gratis, anaknya buruh juga gratis. Ini yang menurut kami masih kurang adil,” ungkap Agus kepada Koran ini, Minggu (31/8).
Baca Juga: Sekolah Rakyat Gratis untuk Keluarga Miskin, Siswa Dapat Fasilitas Penuh dari Negara
Menurutnya, penerapan subsidi silang dapat membuat bantuan pendidikan lebih tepat sasaran. Siswa dari keluarga kurang mampu tidak hanya mendapatkan pembebasan biaya sekolah, tetapi juga berpeluang memperoleh bantuan tambahan untuk kebutuhan pendidikan lainnya.
“Jadi yang dari keluarga mampu tetap bayar. Nah, anggaran itu diberikan penuh ke siswa yang kurang mampu. Selain gratis, mereka juga bisa dapat bantuan tambahan untuk kebutuhan lain,” jelas politikus PPP tersebut.
Minta Ada Perwali Baru
Untuk mendukung penerapan subsidi silang, Agus mendorong Wali Kota Blitar membuat Peraturan Wali Kota (Perwali) khusus. Aturan tersebut diperlukan untuk mengatur teknis pelaksanaan program agar bantuan pendidikan dapat diberikan sesuai kondisi ekonomi masyarakat.
Dia juga meminta Pemkot Blitar tidak hanya bergantung pada indikator data desil nasional. Menurutnya, data tersebut terkadang belum cukup menggambarkan kondisi ekonomi warga yang sebenarnya di lapangan.
Kondisi ekonomi setiap keluarga dinilai bisa berubah dan tidak selalu sesuai dengan klasifikasi dalam data nasional. Karena itu, pemerintah daerah perlu memiliki mekanisme yang lebih fleksibel untuk menentukan penerima bantuan.
Anggaran APBD Diminta Tepat Sasaran
Agus menilai anggaran APBD untuk program pendidikan seharusnya dapat dimanfaatkan secara maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan. Jika keluarga mampu tetap membayar biaya pendidikan, anggaran pemerintah dapat difokuskan kepada siswa dari keluarga kurang mampu.
Menurutnya, kebijakan tersebut memang berpotensi kurang populer. Namun, langkah tersebut dinilai perlu dilakukan demi menciptakan rasa keadilan dalam pemberian bantuan pendidikan.
“Memang kebijakan ini yang mungkin kurang populer. Tapi demi keadilan kepada masyarakat bawah, aturan lewat perwali harus dibuat atau diperbaiki lagi,” pungkasnya.
Editor : Regina Gavin Agata