BLITAR KAWENTAR – Perbaikan jalan Kabupaten Blitar menjadi salah satu prioritas dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2026. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar menyiapkan penanganan sejumlah ruas jalan rusak, terutama jalur yang menjadi perhatian warga.
Salah satu sasaran utama adalah ruas Sumberasri hingga Kedawung atau Jalan Brantas. Selain itu, sejumlah jalur di wilayah Blitar selatan juga masuk dalam daftar prioritas. Penanganan tersebut dilakukan sebagai respons terhadap keluhan masyarakat yang sebelumnya sempat viral.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Blitar Agus Zaenal mengatakan, keterbatasan waktu pelaksanaan anggaran pada paro kedua tahun ini membuat pihaknya harus memilih metode pekerjaan yang dapat dilaksanakan secara cepat. Karena itu, perbaikan jalan Kabupaten Blitar dalam PAK 2026 akan lebih banyak diarahkan melalui pengaspalan ulang menggunakan metode hotmix.
Baca Juga: Kijang Innova EV Jadi Prototype Listrik Toyota, Pakai Baterai dan Motor Listrik
Jalur Utara dan Selatan Jadi Prioritas
Agus menjelaskan, selain merespons keluhan warga, PUPR juga memprioritaskan pembenahan jalur-jalur vital yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
”Dalam PAK ini prioritas utama kami adalah merespons keluhan warga yang sempat viral, seperti jalur Sumberasri hingga Kedawung (Jalan Brantas, Red) serta beberapa jalur di wilayah Blitar selatan. Mengingat mepetnya waktu pengerjaan, skema perbaikannya difokuskan pada pengaspalan hotmix," ujar Agus.
Baca Juga: Resep Matcha Latte ala Kedai, Cuma Pakai 3 Gram Bubuk Matcha
Menurut dia, metode hotmix dipilih dengan mempertimbangkan waktu pengerjaan yang relatif terbatas. Dengan begitu, pekerjaan fisik di lapangan diharapkan dapat segera dilakukan setelah seluruh tahapan administrasi dan penganggaran rampung.
Namun, penanganan ruas Kedawung tidak sepenuhnya menjadi kewenangan Pemkab Blitar. Ada bagian konstruksi yang berkaitan dengan struktur sabodam sehingga membutuhkan penanganan dari instansi lain.
Penanganan Disesuaikan Kewenangan
Agus mengatakan, khusus kawasan Kedawung, pembagian penanganan dilakukan berdasarkan kewenangan kelembagaan. Untuk konstruksi fisik di atas struktur sabodam, Pemkab Blitar mengusulkan penanganannya secara berjenjang kepada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
Sementara itu, bagian jalan pada area sayap utara dan selatan menjadi kewenangan Pemkab Blitar. Pekerjaan pada bagian tersebut dapat diintervensi melalui APBD Kabupaten Blitar.
Langkah tersebut dilakukan agar penanganan infrastruktur dapat berjalan sesuai kewenangan masing-masing instansi. Dengan pembagian tersebut, diharapkan persoalan jalan yang menjadi keluhan masyarakat bisa mendapatkan solusi secara bertahap.
Perencanaan PAK Dikebut
Baca Juga: Matcha Latte Homemade Modal Hemat, Cukup Pakai Satu Sachet dan Susu Full Cream
Untuk mengejar waktu pelaksanaan sekaligus mengoptimalkan serapan anggaran, Dinas PUPR Kabupaten Blitar mulai menyiapkan dokumen perencanaan teknis. Tahapan tersebut dilakukan sembari menunggu penandatanganan KUA-PPAS yang akan disahkan legislatif bersama bupati.
”Perencanaan PAK langsung kami mulai begitu KUA-PPAS disetujui. Harapannya, begitu dokumennnya disahkan, lelang dan pengerjaan fisik bisa lebih cepat dieksekusi di lapangan," ungkapnya.
Di sisi lain, realisasi anggaran reguler APBD Induk 2026 senilai Rp 89 miliar masih menghadapi tantangan dari sisi percepatan kontrak. Agus mengakui capaian fisik pada semester pertama belum terlalu signifikan.
Baca Juga: Cara Membuat Susu Matcha Ala Cafe yang Segar dan Mudah, Cuma Pakai Bahan Sederhana
Sampai pertengahan Agustus, penandatanganan kontrak baru mencapai 30 persen dari total paket pekerjaan. Meski demikian, proses percepatan terus dilakukan oleh Dinas PUPR.
Enam Proyek Strategis Daerah (PSD) juga telah selesai dikontrakkan dengan pendampingan Tim PPS Kejari Kabupaten Blitar. Sejumlah pekerjaan fisik bahkan sudah mulai berjalan, di antaranya perbaikan jalan Karangrejo dan proyek jembatan.
Dengan perencanaan teknis yang ditargetkan rampung pada pekan tersebut, PUPR menargetkan seluruh paket pekerjaan fisik reguler sudah berkontrak pada akhir Agustus. Setelah kontrak selesai, para rekanan diharapkan segera melakukan persiapan dan memulai pekerjaan konstruksi.
Agus optimistis sisa waktu pelaksanaan proyek hingga akhir tahun anggaran masih dapat dimanfaatkan secara maksimal. Percepatan pengerjaan tetap diarahkan agar target pembangunan tercapai tanpa mengabaikan kualitas pekerjaan di lapangan.
Editor : Regina Gavin Agata