BLITAR KAWENTAR – Bantuan operasional Posyandu Kota Blitar bakal mencapai Rp10 juta per tahun. Bantuan tersebut diberikan Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar kepada lembaga Posyandu di seluruh kelurahan sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan dan program yang menyasar langsung masyarakat.
Bantuan operasional Posyandu Kota Blitar tersebut diperuntukkan mendukung kebutuhan kelembagaan sekaligus berbagai program yang dijalankan Posyandu di masing-masing wilayah.
Besaran bantuan tidak diberikan dengan nominal yang sama kepada seluruh kelurahan.
Baca Juga: Update Desil Kota Blitar Melonjak, BPS Layani hingga 50 Warga Sehari, Didominasi Lansia
Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Kabag Tapem) Sekretariat Daerah (Setda) Kota Blitar Fredy Hermawan menjelaskan, pemberian bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap Posyandu dalam menjalankan kegiatan di masyarakat.
“Posyandu ini diberikan bantuan operasional untuk men-support, mendukung lembaga di dalam pelaksanaan kegiatan yang ada di masyarakat, termasuk program-programnya,” ujar Fredy.
Fredy mengatakan, Pemkot Blitar menerapkan pengelompokan dalam menentukan besaran bantuan operasional Posyandu. Setiap kelurahan dikelompokkan berdasarkan luas wilayahnya.
Baca Juga: Sekolah Rakyat Kota Blitar Tak Lagi Terima MBG dari Penyedia Luar, Bakal Masak Sendiri
Ada tiga kategori yang digunakan, yakni kelurahan besar, sedang, dan kecil. Dengan sistem tersebut, besaran bantuan yang diterima Posyandu menyesuaikan dengan cakupan wilayah masing-masing kelurahan.
“Kalau untuk besaran di masing-masing wilayah ini kita buat strata, ada kelurahan besar, ada kelurahan sedang, ada kelurahan kecil,” katanya.
Menurut Fredy, kelurahan dengan cakupan wilayah yang lebih luas mendapatkan bantuan dengan nominal lebih tinggi. Besaran tersebut berkaitan dengan kebutuhan operasional kelembagaan Posyandu dalam menjalankan berbagai aktivitasnya di masyarakat.
Untuk kelurahan kategori besar, bantuan operasional yang diberikan berada di kisaran Rp7,5 juta hingga Rp10 juta per tahun.
“Kelurahan besar ini bisa sampai di angka Rp10 juta, Rp8 juta, hingga Rp7,5 juta per tahun untuk men-support dan mendukung operasional kelembagaan,” jelasnya.
Selain luas wilayah, jumlah kader Posyandu di setiap kelurahan juga menyesuaikan dengan kondisi dan cakupan wilayah masing-masing.
Baca Juga: Perubahan APBD 2026 Dikebut, Dewan Blitar Minta September Sudah Ditetapkan agar Program Tak Terlamba
Fredy menerangkan, kelurahan dengan wilayah yang lebih luas membutuhkan jumlah kader yang lebih banyak. Hal itu disesuaikan dengan cakupan pelayanan dan kebutuhan kegiatan Posyandu di wilayah tersebut.
“Kalau jumlahnya menyesuaikan dengan masing-masing wilayah,” tambah Fredy.
Penyesuaian jumlah kader tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam melihat kebutuhan kelembagaan Posyandu. Dengan cakupan wilayah yang berbeda-beda, kebutuhan masing-masing kelurahan juga tidak sepenuhnya sama.
Baca Juga: Panahan Kota Blitar Bidik Borong Medali di POPDA Jatim 2026, Latihan Hampir Setiap Hari
Karena itu, pemberian bantuan operasional menggunakan sistem strata agar dukungan yang diberikan dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah.
Fredy mencontohkan Kelurahan Turi sebagai salah satu wilayah dengan luas kelurahan yang relatif kecil. Meski demikian, wilayah tersebut tetap memperoleh bantuan operasional Posyandu sebesar Rp7,5 juta setiap tahun.
“Luasan kelurahan paling kecil ini contohnya ada di Turi, sekarang di angka Rp7,5 juta. Karena kelurahan-kelurahan yang besar ini cakupannya pastinya lebih besar dan lebih banyak,” pungkasnya.
Baca Juga: PSHT Kota Blitar Boyong 19 Medali di Kejurnas, Dua Pesilat Raih Predikat Terbaik
Pemberian bantuan tersebut diharapkan dapat menunjang keberlangsungan kegiatan Posyandu di tingkat kelurahan.
Dukungan operasional menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat kelembagaan Posyandu agar dapat menjalankan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Dengan skema bantuan berdasarkan kategori wilayah, nominal yang diterima masing-masing kelurahan dapat berbeda.
Baca Juga: Proyek Strategis Kota Blitar Masih Dikebut, Perluasan TPA Tertunda hingga Tahun Depan
Kelurahan dengan cakupan lebih besar mendapatkan nominal yang lebih tinggi, sedangkan wilayah dengan cakupan lebih kecil menerima bantuan sesuai kategori yang telah ditetapkan.
Pemkot Blitar melalui dukungan tersebut tetap menempatkan Posyandu sebagai lembaga yang menjalankan berbagai kegiatan di tengah masyarakat.
Bantuan operasional diarahkan untuk mendukung kebutuhan kelembagaan dan pelaksanaan program yang ada di masing-masing wilayah kelurahan. (bud/ady)
Editor : Aprillita Saskia Azzahrah Putri Kurniawan