JAKARTA - Pemerintah tengah menyiapkan skema baru penyaluran BBM dan LPG bersubsidi agar lebih tepat sasaran. Salah satu opsi yang dibahas adalah pembatasan pembelian Pertalite dan Solar subsidi berdasarkan jenis kendaraan serta kapasitas mesin atau CC.
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha mengatakan pembatasan tersebut berpotensi menghemat konsumsi BBM subsidi sekitar 10 hingga 15 persen dari total volume penyaluran nasional.
Rencana tersebut disiapkan melalui revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM. Pemerintah ingin memastikan BBM subsidi tidak lebih banyak dinikmati masyarakat yang sebenarnya mampu.
Menurut Satya, pembatasan berdasarkan kapasitas mesin dan jenis kendaraan dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi konsumsi BBM subsidi. Skema tersebut dinilai perlu segera diimplementasikan dengan dukungan sistem digital yang sudah tersedia.
Digitalisasi Jadi Kunci Pengawasan
Ketua Komite Investasi Asper Migas, Mir Rizal, menilai persoalan ketepatan sasaran subsidi energi sebenarnya sudah lama menjadi perhatian. Menurutnya, digitalisasi dapat dimanfaatkan untuk memastikan subsidi diterima masyarakat yang memang membutuhkan.
Baca Juga: ASUS ExpertBook Ultra 1,1 Kg Punya Layar OLED 3K dan Intel Arc B390
Ia menyoroti penggunaan teknologi seperti QR code dan sistem pencatatan digital. Sistem tersebut dinilai dapat membantu pemerintah mengawasi transaksi BBM subsidi sekaligus mengurangi potensi penyalahgunaan.
Mir juga menyoroti LPG 3 kg yang masih digunakan oleh masyarakat mampu hingga restoran. Karena itu, menurutnya, sistem pendataan dan pengawasan perlu diperkuat agar subsidi tidak salah sasaran.
Sementara itu, Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi menilai pembatasan BBM untuk kendaraan roda empat relatif lebih mudah diterapkan. Jenis kendaraan, merek, maupun kapasitas mesin dapat menjadi pertimbangan dalam pengendalian konsumsi BBM subsidi.
Namun, Tulus meminta pemerintah lebih berhati-hati dalam mengatur LPG 3 kg. Ia khawatir kesalahan pendataan justru dapat meningkatkan beban pengeluaran masyarakat.
Baca Juga: Tecno Pova 8 Pro 5G Naik Kelas, Bawa Layar 1.5K dan Baterai 6.500 mAh
Menurut Tulus, jika masyarakat yang dianggap tidak berhak menggunakan LPG subsidi harus beralih ke LPG nonsubsidi, pemerintah dan Pertamina perlu memastikan ketersediaan LPG nonsubsidi. Jangan sampai masyarakat diminta berpindah, tetapi pasokannya tidak mencukupi.
Ia juga membuka opsi agar subsidi energi diberikan secara langsung kepada masyarakat yang memenuhi kriteria. Dengan skema tersebut, bantuan dapat diberikan berdasarkan data penerima sehingga jumlah subsidi lebih mudah dikontrol.
Impor Energi Juga Perlu Ditekan
Selain pembatasan subsidi, para narasumber menilai pemerintah perlu mencari solusi untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi.
Mir Rizal menyebut elektrifikasi transportasi perlu terus didorong untuk mengurangi penggunaan BBM. Ia juga menyoroti pemanfaatan gas alam sebagai alternatif penggunaan LPG.
Baca Juga: Tecno Pova 8 Pro 5G Naik Kelas, Bawa AMOLED 144Hz dan Baterai 6.500 mAh
Menurutnya, pengembangan jaringan gas atau jargas dan kompor listrik perlu diperkuat. Program tersebut dinilai membutuhkan dukungan pembiayaan pemerintah karena pembangunan infrastrukturnya tidak bisa hanya mengandalkan investor.
Tulus juga menilai solusi dari sisi hulu perlu mendapat perhatian lebih besar. Untuk mengurangi ketergantungan impor BBM, pemerintah dinilai perlu meningkatkan produksi minyak dan membangun kapasitas kilang.
Ia mencontohkan pembangunan kilang yang diharapkan dapat meningkatkan produksi minyak nasional dan menekan kebutuhan impor. Sementara untuk LPG 3 kg, pengembangan jargas dan CNG dinilai dapat menjadi alternatif.
Menurut Tulus, anggaran subsidi energi yang besar dapat dialihkan sebagian untuk membangun infrastruktur energi tersebut. Dengan begitu, pengendalian subsidi tidak hanya dilakukan melalui pembatasan di sisi hilir, tetapi juga dibarengi penguatan infrastruktur dari sisi hulu.
Rencana pembatasan BBM subsidi berdasarkan jenis kendaraan dan kapasitas mesin kini masih menjadi bagian dari pembahasan pemerintah. Tantangannya bukan hanya menentukan siapa yang berhak menerima subsidi, tetapi juga memastikan sistem pengawasan berjalan efektif tanpa menyulitkan masyarakat yang memang membutuhkan.
Source: Youtube/@IDXChannel
Editor : Arsya Aulia Velinka Putri