DPRD Kota Blitar Geram, OPD Kompak Mangkir dari Panggilan Bahas PHK Sepihak THL: Ini Ada Apa?
BLITAR - Pemutusan hubungan kerja para tenaga harian lepas (THL) di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) semakin runyam. Itu setelah beberapa dinas terkait yang menjadi mitra komisi DPRD Kota Blitar dan ditenggarai ada beberapa THL yang diberhentikan memilih mangkir dari undangan para wakil rakyat.
Tak pelak hal ini membuat legislatif geram. Sebab, mereka merasa sedang menjalankan tugas dan kewenangan dalam mengawasi jalannya pemerintah daerah.
Ada dua agenda dengan beberapa OPD yang diundang, tapi tak datang. Di antaranya, dinkop UKM naker, DKPP, dan disperindag sebagai mitra Komisi II, juga dinkes yang mangkir dari undangan Komisi I pada Kamis (22/5/2025).
Ketua Komisi I DPRD Kota Blitar Agus Zunaidi membenarkan mangkirnya dinas dari undangan hearing legislatif terkait dengan pemutusan puluhan THL ini.
Padahal, DPRD telah mengirimkan undangan secara resmi kepada dinas-dinas yang menjadi mitra ini beberapa hari sebelum jadwal undangan dilaksanakan.
“Ya, ini tadi dinkes yang tidak hadir. Kami sudah mengirimkan surat sebelumnya. Tapi nyatanya kami tunggu tidak ada pihak dinas ini yang hadir atau perwakilannya kepala dinas,” ungkapnya, Jumat (23/5/2025).
Pemanggilan OPD mitra komisi ini, jelas Agus, memang terkait dengan pemutusan kerja beberapa THL. Pihaknya pun ingin mempertanyakan secara detail seperti apa alasan pihak dinas, juga jumlah THL yang diberhentikan.
Dengan begitu, persoalan menjadi jelas dan tidak ada persoalan kinerja OPD terkait.
“Masih terkait dengan THL yang diberhentikan. Kami juga menerima laporan ada pemutusan kerja di dinkes. Makanya ingin kami tanyakan kejelasannya,” tegasnya.
Terkait alasan pihak dinas terkait mangkir dari panggilan wakil rakyat ini, Agus mengaku tidak menerima jawaban atau alasan atas ketidakhadiran dinas-dinas tersebut.
Karena itu, dia menilai bahwa memang sengaja pihak dinas enggan menghadiri undangan dari wakil rakyat ini.
“Enggak ada alasan. Kami juga tidak menerima jawaban yang jelas dari pihak dinas. Makanya ini membuat kami bertanya, ada apa?” terangnya.
Jawa Pos Radar Blitar juga menerima informasi bahwa pihak Komisi II DPRD Kota Blitar juga memanggil dinkop UKM naker, DKPP, dan disperindag pada Rabu (21/5) malam. Namun juga mengalami kondisi yang sama, yakni pihak OPD ini memilih tidak menghadiri undangan yang dilayangkan oleh legislatif.
Sementara itu, salah satu kepala dinas yang dihubungi Jawa Pos Radar Blitar mengaku bahwa surat undangan kepada kepala dinas harus disampaikan kepada wali kota terlebih dahulu. Kemudian, Pak Wali Kota akan mengeluarkan surat rekomendasi untuk menghadiri undangan tersebut.
“Jadi, pihak dinas harus melaporkan dulu, undangan apa dan menyoal tentang apa. Kalau kami diminta hadir, pasti kami hadir. Tapi kalau tidak ada respons dari wali kota, kami juga tidak bisa hadir,” ungkap salah satu kepala dinas yang enggan namanya disebut.
Menurut dia, pihak dinas menerima dan menunggu instruksi dari kepala daerah. Kalau ternyata kepala daerah tidak mengeluarkan surat resmi untuk menghadiri undangan dari DPRD ini, maka dia tentu tidak bisa hadir.
“Kami sudah menunggu surat rekomendasi dari wali kota, tapi kalau tidak instruksi, tentu kami tidak bisa hadir begitu saja,” tandasnya. (ady/c1)
