BLITAR – Bingkisan Lebaran untuk pengurus RT/RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), dan kader posyandu di Kota Blitar berpeluang kembali diberikan pada 2027. Program yang sempat dihapus akibat efisiensi anggaran tersebut kini didorong masuk dalam penyusunan APBD 2027 dengan kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp 2 miliar.
Usulan pengadaan kembali bingkisan Lebaran itu mendapat perhatian Komisi I DPRD Kota Blitar. Dewan menilai pemberian bingkisan bukan sekadar bantuan menjelang hari raya, melainkan bentuk penghargaan pemerintah daerah kepada pengurus lingkungan dan kader posyandu yang selama ini membantu menjalankan berbagai program hingga tingkat masyarakat.
Ketua Komisi I DPRD Kota Blitar, Agus Zunaidi, menjelaskan bahwa program bingkisan Lebaran terakhir kali dianggarkan pada 2025. Sementara pada 2026, pemerintah kota menghapus alokasi tersebut sebagai bagian dari kebijakan efisiensi belanja daerah.
Baca Juga: Polisi Siapkan Tes DNA, Usut Dugaan Pencabulan Anak oleh Pria 74 Tahun di Blitar
“Bingkisan Lebaran ini terakhir dianggarkan di 2025. Tahun 2026 dihapus oleh eksekutif karena efisiensi belanja daerah,” ujarnya.
DPRD Dorong Bingkisan Lebaran Masuk APBD 2027
Agus mengatakan, kontribusi pengurus RT/RW, LPMK, dan kader posyandu sangat membantu pemerintah dalam menjalankan pelayanan serta kegiatan kemasyarakatan. Mereka menjadi bagian penting yang bersentuhan langsung dengan warga di lingkungan masing-masing.
Karena itu, keberadaan mereka dinilai layak mendapatkan perhatian. Dukungan para pengurus dan kader tersebut turut menentukan kelancaran pelaksanaan program pemerintah hingga tingkat bawah.
Menurut Agus, bingkisan Lebaran tidak semata-mata dilihat dari besaran nilai yang diterima. Lebih dari itu, pemberian tersebut merupakan bentuk apresiasi atas keterlibatan masyarakat dalam mendukung jalannya pemerintahan.
Baca Juga: HET Beras Rp 13.500, DPRD Blitar Ingatkan Risiko Inflasi Jika Harga Dinaikkan
“Ini bentuk apresiasi bagi mereka di lingkungan dan kader posyandu yang ikut membantu program pemerintah sampai ke tingkat bawah berjalan sukses,” katanya.
Untuk menghidupkan kembali program tersebut, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp 2 miliar. Anggaran itu direncanakan menyasar seluruh pengurus RT/RW, LPMK, dan kader posyandu di wilayah Kota Blitar.
“Kebutuhan anggarannya sekitar Rp 2 miliar untuk seluruh pengurus RT/RW, LPMK, dan kader posyandu se-Kota Blitar,” ujar politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut.
Agus berharap pemerintah kota mempertimbangkan usulan itu dalam penyusunan anggaran tahun depan. Menurutnya, perhatian terhadap pengurus lingkungan dan kader posyandu perlu tetap diberikan karena peran mereka membantu berbagai pelayanan publik.
“Kita tahu peran mereka sangat membantu pemerintah dalam berbagai pelayanan dan kegiatan kemasyarakatan. Dengan dukungan masyarakat, program akan berjalan dengan lancar,” pungkasnya.
Kepastian Anggaran Menunggu Pembahasan
Baca Juga: Inventarisasi Material 210 Kios Pasar Legi Dikebut, Disperdagin Siapkan Penghapusan Asetsub
Terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Blitar, Heru Eko Pramono, menyampaikan bahwa usulan tersebut telah ditampung pemerintah kota. Rencana pengadaan kembali bingkisan Lebaran akan menjadi salah satu program wali kota yang dibahas dalam penyusunan APBD 2027.
“Usulan tersebut sudah kami tampung. Bingkisan Lebaran ini akan menjadi salah satu program wali kota yang dibahas dalam penyusunan APBD 2027,” katanya.
Meski demikian, besaran anggaran yang dibutuhkan belum otomatis disetujui. Kepastian alokasi masih bergantung pada pembahasan antara pemerintah kota dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
Perkembangan pembahasan RAPBD 2027 juga menunjukkan adanya perhatian terhadap program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dalam penyampaian pandangan fraksi pada 28 Oktober 2026, bingkisan Lebaran bagi pengurus RT/RW kembali menjadi salah satu program yang disorot. Ketua DPRD Kota Blitar Syahrul Alim menyebut nilai pemberian dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Baca Juga: Jalan Minim PJU di Blitar Rawan Kecelakaan, Polisi Surati Tiga Dishub
Dengan demikian, peluang pengadaan kembali bingkisan Lebaran pada 2027 semakin terbuka. Namun, keputusan akhir mengenai penerima, besaran bantuan, dan alokasi anggarannya tetap menunggu hasil pembahasan APBD bersama legislatif dan eksekutif.
Pemerintah kota juga telah memberikan sinyal positif terkait rencana tersebut. Dalam pembahasan RAPBD 2027 pada 28 Oktober 2026, Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin menyampaikan bahwa pemberian bingkisan Lebaran bagi pengurus RT/RW dan kader masyarakat diupayakan kembali terakomodasi. Namun, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Perkembangan berikutnya, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Blitar Freddy Hermawan pada 3 November 2026 menyatakan rencana tersebut telah masuk dalam arah kebijakan yang disepakati eksekutif dan legislatif. Saat ini, tim anggaran bersama Banggar masih merumuskan besaran alokasi berdasarkan jumlah penerima dan kemampuan keuangan daerah.
Kondisi tersebut membuat usulan anggaran sekitar Rp 2 miliar yang disampaikan Komisi I DPRD belum bisa dipastikan seluruhnya akan disetujui. Besaran akhir pemberian bingkisan masih menunggu hasil pembahasan lebih lanjut.
Dengan adanya dukungan dari pemerintah kota dan DPRD, program bingkisan Lebaran berpeluang kembali hadir pada 2027. Pengurus RT/RW, LPMK, dan kader posyandu pun tinggal menunggu kepastian alokasi serta mekanisme pemberiannya dalam APBD tahun depan.
Editor : Bachtiar Tatag P