Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Layanan PERINTIS 10 Hari Mulai Diuji, Balik Nama Sertipikat Kini Ditarget Kelar 10 Hari

R
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)

Advertisement

 

BLITAR KAWENTAR - Urusan balik nama sertipikat yang selama ini identik dengan proses administrasi berlapis mulai mendapat kepastian waktu.

 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menguji coba layanan Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) 10 Hari di 17 Kantor Pertanahan (Kantah).

Advertisement

Layanan tersebut mulai diuji sejak 17 Agustus 2026. Sesuai namanya, proses Peralihan Hak ditargetkan rampung maksimal 10 hari melalui pembagian waktu di tiga tahapan berbeda.

Tahap pertama berada di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) atau instansi pemerintah daerah yang mengelola pendapatan daerah dengan batas waktu maksimal tiga hari.

Advertisement

Berikutnya, proses di Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dibatasi maksimal dua hari. Sedangkan Kantah mendapat waktu maksimal lima hari untuk menyelesaikan proses Peralihan Hak.

Skema tersebut mulai dirasakan masyarakat yang mengurus balik nama sertipikat. Imam, salah satu penerima kuasa yang sedang mengurus proses tersebut di Kantah Kota Administrasi Jakarta Selatan, menyebut pelayanan kini terasa lebih cepat dan pasti.

“Cepat sekarang (setelah diberlakukan layanan Perintis) dan lebih pasti, jika pemohon sudah bayar pajak, baru PPAT bisa lakukan tandatangan Akta Jual Beli (AJB) dan bisa kita setorkan untuk Peralihan Hak di Kantah,” ujar Imam, Jumat (28/8/2026).

Bagi Imam yang bekerja sebagai staf PPAT, layanan tersebut juga membuat tahapan pengurusan AJB lebih jelas. Sebelum AJB dibuat, bidang tanah milik pemohon terlebih dahulu dilakukan pengecekan.

Setelah pengecekan selesai dan disetujui, pembeli dan penjual harus memenuhi kewajiban perpajakan masing-masing. Pembeli membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sedangkan penjual membayar Pajak Penghasilan (PPh).

Advertisement

Artikel Terkait

Bukan Cuma Urus Sertifikat Tanah, Ini 7 Direktorat Jenderal di Kementerian ATR/BPN

Bukan Cuma Urus Sertifikat Tanah, Ini 7 Direktorat Jenderal di Kementerian ATR/BPN

Kementerian ATR/BPN memiliki tujuh direktorat jenderal yang menangani berbagai urusan, dari tata ruang hingga konflik pertanahan.

Cara Balik Nama Sertifikat Tanah Secara Mandiri, Simak Dokumen dan Prosedurnya

Cara Balik Nama Sertifikat Tanah Secara Mandiri, Simak Dokumen dan Prosedurnya

Balik nama sertifikat tanah bisa diurus mandiri di Kantor Pertanahan. Simak dokumen, alur pengajuan, pembayaran PNBP, dan ketentuan biayanya.

Balik Nama Sertifikat Tanah Mandiri, Ini Dokumen dan Alur Pengurusannya

Balik Nama Sertifikat Tanah Mandiri, Ini Dokumen dan Alur Pengurusannya

Balik nama sertifikat tanah bisa diurus mandiri. Simak dokumen, alur pengajuan, pembayaran PNBP, dan faktor yang menentukan biayanya.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer